MA Beri Pedoman Vonis Seumur Hidup Koruptor, KPK Soroti Pasal Lainnya

Yulida Medistiara - detikNews
Minggu, 02 Agu 2020 17:03 WIB
Ali Fikri
Ali Fikri (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020 berupa pedoman hukuman untuk menghindari disparitas (perbedaan) hukuman yang mencolok bagi satu koruptor dengan koruptor lainnya, misalnya merugikan negara Rp 100 miliar bisa dipidana paling berat seumur hidup. Merespon hal itu KPK menyambut baik dan menyoroti pasal lainnya.

"KPK tentu menyambut baik Perma dimaksud sekalipun tidak untuk semua pasal Tipikor seperti pasal suap menyuap, pemerasan dll serta tindak pidana korupsi lainnya," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dihubungi, Minggu (8/2/2020).

KPK meyayangkan Perma tersebut tidak mencakup kasus korupsi terkait penyuapan dan pemerasan. Diketahui Perma ini berlaku untuk terdakwa korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. KPK berharap tidak ada lagi perbedaan hukuman yang diterapkan dalam putusan kasus korupsi.

"Namun harapannya tentu dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut tidak akan terjadi lagi adanya disparitas dalam putusan Tipikor," ujarnya.

Di sisi lain KPK juga sedang menyusun pedoman tuntutan kasus korupsi bagi jaksa penuntut umum di jajarannya. KPK sedang menyusun pedoman tuntutan untuk seluruh pasal korupsi misalnya terkait kerugian negara, dan suap.

"Sedangkan untuk menghindari disparitas tuntutan pidana, KPK saat ini juga sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan Tipikor untuk seluruh pasal-pasal Tipikor baik pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020. Perma ini dibuat untuk menghindari disparitas (perbedaan) hukuman yang mencolok bagi satu koruptor dengan koruptor lainnya.

"Untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan," demikian hal menimbang Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang dikutip detikcom, Minggu (2/8).

Perma itu ditandatangani oleh Ketua MA Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020. Perma ini berlaku untuk terdakwa korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Prinsipnya, terdakwa merugikan keuangan negara. Perma ini membagi lima kategori:

1. Paling paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar.
2. Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar.
3. Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar.
4. Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar.
5. Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Selain faktor uang negara yang dicuri, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan bagi si koruptor. Ada tiga jenis kesalahan, yaitu:
1. Kesalahan Tinggi, Dampak Tinggi dan Keuntungan Terdakwa Tinggi
2. Kesalahan sedang, Dampak Sedang dan Keuntungan terdakwa sedang
3. Kesalahan rendah, Dampak rendah dan Keuntungan Terdakwa rendah

Tonton video 'Mahfud Md Mau Aktifkan Tim Pemburu Koruptor':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/dhn)