Puluhan Kader Segel Kantor DPD PDIP Sumbar

Puluhan Kader Segel Kantor DPD PDIP Sumbar

- detikNews
Selasa, 03 Jan 2006 17:19 WIB
Padang - Puluhan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyegel kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumbar, Jalan Sam Ratulangi, Padang, Selasa (3/1/2005). Penyegelan dilakukan dengan cara menggembok kantor partai berlambang banteng moncong putih tersebut dan melarang seluruh Pelaksana Harian (Plh) DPD PDIP Sumbar beraktivitas di kantor tersebut. Selain menggembok seluruh pintu masuk kantor, kader yang berasal dari 16 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP di Sumbar itu juga memasang poster-poster yang berisi kecaman terhadap Plh DPD PDIP Sumbar yang dinilai sudah menjadi macan ompong dan disetir oleh kepentingan politik segelintir orang. "Aksi ini kami lakukan karena PDIP Sumbar sekarang bukan milik bersama lagi, melainkan sudah dikuasai sekelompok orang saja. Mereka juga terus berupaya mengadu domba kader-kader PDIP di kabupaten/kota sehingga menyebabkan hubungan antar DPC kadang menjadi panas," ujar Ketua DPC PDI P kota Padang, Nazarudin Chong, kepada wartawan di sela-sela aksi. Dikatakan Nazarudin, mereka juga menilai Plh DPD PDIP Sumbar yang dikomandoi oleh Samsi Hasan tidak mempunyai niat baik untuk membentuk pengurus baru setelah jabatan mereka habis sejak beberapa waktu lalu. Selain itu, mereka juga dinilai terlalu lunak terhadap 39 orang kader PDIP Sumbar yang terlibat dalam Gerakan Pembaharuan PDIP yang digagas oleh Roy BB Janis dkk beberapa waktu lalu. "Dari 39 orang yang terlibat dalam GP PDIP, 15 orang di antaranya sudah direkomendasikan DPP untuk dipecat. Tapi jangankan memecat, mereka malah dirangkul oleh Ketua DPD PDIP Sumbar Samsi Hasan dan kawan-kawannya," keluh Nazarudin. Lebih lanjut, Nazarudin mengatakan, secara umum Plh DPD PDIP Sumbar tidak bekerja secara bagus dan tidak lagi mendapat dukungan dari DPC-DPC PDIP di Sumbar. "Aksi ini dihadiri oleh 13 DPC dari 16 DPC PDI P di Sumbar, antara lain DPC kota Padang, DPC kab. Padang Pariaman, DPC Kab Tanah Datar, DPC Solok, dan lainnya. Kami ingin mereka secepatnya keluar dari PDIP, " demikian Nazarudin. (nrl/)



Berita Terkait