.webp)
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Indonesia Indonesia (PB PMII) meminta aparat kepolisian tak berpuas diri karena telah menangkap terpidana kasus cessie Bank Bali yang telah menjadi buron selama 11 tahun yaitu Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. PB PMII mendesak Polri juga turut menangkap buronan lainnya.
"Good job buat Kabareskrim (Komjen Listyo Sigit Prabowo) dan tim yang dibentuk kepolisian dalam menangkap Djoko Tjandra di Malaysia. Tapi jangan berpuas diri, tangkap juga buronan-buronan lainnya," kata Ketua Umum PB PMII, Agus Mulyono Herlambang dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2020).
Agus mengatakan penangkapan Djoko Tjandra yang bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah dapat direnungkan sebagai momen 'menyembelih' hal-hal buruk yang mengganggu proses penegakan hukum bagi para aparat penegak hukum, terkhusus Polri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bersih-bersih kelembagaan, menyembelih sifat-sifat buruk dalam penegakan hukum, itu esensi kurban," sambung Agus.
Agus kemudian mengungkapkan apresiasinya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberi atensi khusus dalam kasus Djoko Tjandra. Agus tak memungkiri ditangkapnya Djoko Tjandra menjawab keraguan publik terhadap kinerja pemerintah memburu seorang yang telah merugikan keuangan negara.
"Kami sangat mengapresiasi Presiden Jokowi yang secara tegas memerintahkan Kapolri (Jenderal Idham Azis) dan Kabareskrim untuk menangkap Djoko Tjandra di manapun berada. Tentu saja kita ketahui kalau Djoko Tjandra itu buronan lama. Pak Jokowi menjawab keraguan publik dalam keseriusan upaya menangkap buronan yang merugikan uang negara," ungkap Agus.
"Kami apresiasi juga karena Polri khususnya kabareskrim telah responsif dan sangat cepat dalam merespon keinginan publik," imbuh dia.
Agus lalu berharap agar Polri melakukan konsolidasi internal dan memperbaiki koordinasi dengan lembaga hukum lainnya. Agus menilai kedua hal itu terlihat rapuh dalam kasus keluar-masuknya Djoko Tjandra dari dan ke Indonesia beberapa waktu lalu.
"Kami berharap ke depan ini sebagai ajang konsolidasi internal dan perbaikan koordinasi antarlembaga penegakan hukum di negara kita, yang terlihat rapuh karena kasus ini," pungkas dia.
(aud/aik)
