Pengacara Tegaskan Hery Susanto Tidak Kena OTT dan Tak Terkait Rp 6,1 M

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 30 Jul 2020 18:09 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta
Dokumentasi Gedung Mahkamah Agung (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengacara Hery Susanto Gun alian Abun menegaskan kliennya tidak kena operasi tangkap tangan (OTT) dan tidak terkait barang bukti Rp 6,1 miliar. Berikut ini hak jawab Abun yang dilayangkan oleh pengacara Abun, Ario Widi Prasetyo dan Amoz HZ Taka.

Hak jawab Abun diterima detikcom, Kamis (30/7/2020), menanggapi berita 'MA Tolak PK Penyuap Eks Bupati Kukar Rita Widyasari'. Berikut ini isi hak jawab tersebut:

1. Bahwa permasalahan hukum yang dihadapi oleh klien kami sebenarnya adalah perkara koperasi serba usaha (KUD PDIB). Di mana klien kami telah memberi kuasa kepada KUD PDIB untuk mengelola tanah milik klien kami. Dan selanjutnya KUD PDIB mengelola tanah milik klien kami menjadi lahan parkir serta memungut retribusi/pas masuk bagi truk-truk yang akan masuk ke pelabuhan TPK Palaran yang melewati tanah milik klien kami.

2. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, KUD PDIB telah mendapatkan izin dari Wali Kota dan bahkan telah membayar pajak ke negara melalui Pemda Samarinda.

3. Penyidik Mabes Polri telah melakukan penyelidikan terhadap pungutan di jalan akses menuju pelabuhan TPK Palaran yang dilakukan oleh KUD PDIB dan menyita barang bukti Rp 5 juta serta menetapkan Noor Asriansyah (Manajen KUD) sebagai tersangka. Namun keesokan harinya, pada 18 Maret 2017, penyidik juga telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap klien kami. Padahal klien kami bukan sebagai pengurus serta tidak pernah ikut campur dalam urusan koperasi. Termasuk yang berkaitan dengan mengenai retribusi/pas masuk bagi truk-truk tersebut.

4. Berkaitan dengan permasalahan hukum di atas, klien kami tidak pernah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

5. Fakta yang sebenarnya terjadi dan terungkap di persidangan, tidak ada satu saksi pun yang memberikan keterangan bahwa klien kami berada di lokasi kejadian tindak pidana pemerasan. Bahkan dalam keterangan di persidangan, sopir-sopir truk tidak keberatan atas pengenaan retribusi/pas masuk tersebut.

6. Pada 12 Desember 2017, Pengadilan Negeri Samarinda telah memutus perkara klien kami dengan amar: menyatakan terdakwa Hery Susanto Gun alias Abun tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 368 KUHP ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 2 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 dan kedua melanggar ketentuan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

7. Pengadilan Negeri Samarinda juga telah memutus bebas terhadap Sdr Noor Asriansyah.

8. Atas putusan bebas itu, JPU telah mengajukan upaya hukum kasasi. Di mana selanjutnya MA memutus dengan putusan yang berbeda antara klien kami dan sdr Noor Asriansyah. Klien kami diputus bersalah oleh MA, sedangkan Noor Asriansyah diputus tidak bersalah (bebas).

9. Perkara KUD PDIB yang telah membawa-bawa klien kami, tidak ada hubungannya sama sekali dan berbeda dengan perkara hukum pungutan liar di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura.

10. Permasalahan hukum yang didakwakan kepada klien kami adalah berkaitan dengan pemerasan terhadap sopir-sopir truk yang akan masuk ke pelabuhan TPK Palaran yang melewati tanah milik klien kami. Dan kejadiannya di atas tanah milik klien kami yang berada di pelabuhan TPK Palaran.

11. Permasalahan hukum Koperasi Komura adalah permasalahan hukum pungutan liar di TKBM Komura. Di mana kejadiannya di dalam pelabuhan TKP Palaran, Samarinda.

12. Berkaitan dengan uang tunai Rp 6,1 miliar beserta uang yang ada di rekening kedua terdakwa yang jumlahnya ratusan miliar tersebut, adalah uang yang disita dalam permasalahan hukum Koperasi Komura dan bukan uang yang disita dari permasalahan hukum klien kami atau KUD PDIB.

(asp/dhn)