Penjelasan Polri soal Konflik di Nduga Papua Tak Terkait Operasi Keamanan

Audrey Santoso - detikNews
Kamis, 30 Jul 2020 16:43 WIB
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan
Foto: Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan (dok. Istimewa)
Jakarta -

Polri mengatakan konflik di Kabupaten Nduga, Papua tak terkait dengan Operasi Nemangkawi. Polri mengatakan tak mengerahkan satuan tugas (satgas) di sana.

"Operasi nemangkawi tidak memiliki satuan tugas di Nduga. Artinya, konflik yang terjadi di kabupaten Nduga tidak ada kaitanya dengan Operasi Nemangkawi," kata Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2020).

Ahmad menerangkan hal tersebut untuk menanggapi sikap Lembaga bantuan hukum (LBH) Papua yang menilai Satgas Nemangkawi di Kabupaten Nduga telah melahirkan pengungsian dan pelanggaran HAM. Ahmad mengatakan LBH Papua mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi dan meminta PMI turun menangani pengungsi di Kabupaten Nduga.

Ahmad menyebut Operasi Nemangkawi Polri baru dilaksanakan pada Januari 2019, sehingga penyebab mengungsinya masyarakat Nduga dari wilayah Puncak Kabo, Distrik Yigi, sejak 2018 bukanlah karena Satgas Nemangkawi.

"Operasi Nemangkawi dibentuk dengan pertimbangan gangguan kamtibmas oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang telah mengganggu kehidupan masyarakat di beberapa wilayah Papua melalui aksi teror bersenjata kepada masyarakat," jelas Ahmad.

Ahmad memberi contoh gangguan keamanan oleh KKB yaitu pembantaian para pekerja PT Istaka Karya yang membangun jalan TransPapua. Ahmad menambahkan, beberapa masyarakat asli Papua maupun warga negara asing bahkan personel TNI-Polri turut menjadi korban teror KKB.

"KKB yang mengganggu masyarakat di Papua, sehingga cara bertindak yang dilakukan oleh anggota Satgas Nemangkawi harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku," jelas dia.

Terakhir, Ahmad menuturkan Operasi Nemangkawi merupakan operasi pelayanan atau kemanusian dengan program Binmas Noken. Pembinaan kepada masyarakat Papua, sambung Ahmad dilakukan selain penegakan hukum terhadap KKB.

(aud/dhn)