.webp)
Komisi Kejaksaan (Komjak) RI menyambangi gedung KPK hari ini. Komjak mengaku bakal memeriksa terpidana kasus suap dana hibah KONI Miftahul Ulum terkait keterangannya soal ada aliran duit ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Kami minta keterangan dari M Ulum kaitan dengan beberapa waktu lalu ada disampaikan beberapa hal. Jadi kita, karena itu sudah disampaikan ke publik, jadi kita minta keterangannya sebagai tugas Komisi Kejaksaan," kata Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Selasa (28/7/2020).
Ia mengatakan pemeriksaan itu dilakukan setelah Komjak menerima penetapan pengadilan terkait kasus Ulum. Ia mengaku juga sudah mendapat izin untuk memeriksa Ulum terkait keterangannya itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah minta izin, kan prosesnya sudah ada penetapan pengadilan. Jadi kita tunggu penetapan pengadilan. Nah, kita sudah ada penetapannya mengizinkan kami melakukan permintaan keterangan. Kita mau dalami dari yang bersangkutan (soal aliran duit ke BPK dan Kejagung). Jadi selama ini pemberitaan informasi kita mau kita dalami," tuturnya.
Untuk diketahui, Miftahul Ulum pernah menyebut ada aliran dana ke oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dana hibah KONI saat jadi saksi dalam persidangan Imam Nahrawi pada Mei 2020. Ulum mengaku uang diberikan agar masalah Kemenpora terkait temuan BPK selesai.
"Untuk BPK Rp 3 miliar, Kejaksaan Agung Rp 7 miliar, Yang Mulia, karena mereka bercerita permasalahan ini tidak ditanggapi Sesmenpora, kemudian meminta tolong untuk disampaikan ke Pak Menteri. Saya kemudian mengenalkan seseorang ke Lina meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan itu dulu," jawab Ulum saat bersaksi di sidang Imam kala itu, seperti dilansir Antara, Sabtu (16/5).
Ulum pun menyebutkan uang tersebut diberikan kepada beberapa oknum di BPK dan Kejaksaan Agung. "BPK untuk inisial AQ yang terima Rp 3 miliar itu Achsanul Qosasi. Kalau Kejaksaan Agung ke Adi Toegarisman. Setelah itu KONI tidak lagi dipanggil oleh Kejagung," jelas Ulum.
Kejagung juga telah membantah tudingan ada suap dana hibah KONI yang mengalir kepada mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman. Kejagung menilai belum ada bukti yang kuat terkait siapa menerima apa dalam kasus ini.
Tonton video 'PRC: 40% Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2017 Beraroma Politik Dinasti':
