.webp)
Sejumlah perkantoran di Jakarta disebut menjadi klaster penyebaran virus Corona (COVID-19). NasDem DKI mempertanyakan pengawasan Pemprov terkait kebijakan kapasitas 50 persen.
"Kalau saya sampaikan, kantor itu kan kebijakan Pemprov kapasitasnya 50 persen kan, nah itu dicek nggak, bener atau enggak, itu pengawasannya," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DKI, Nova Harivan Paloh, ketika dihubungi, Senin (27/7/2020).
Nova mempertanyakan bagaimana sistem pengecekan Pemprov DKI terhadap kebijakan 50 persen itu. Sistem pengawasan yang berjalan selama ini, menurut dia hanya di jalanan dan mal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah pengecekan 50 persennya ini seperti apa, gimana ngecek 50 persen, saya juga belum pernah dengar perusahaan mana yang didenda, sejauh ini belum pernah ada, mungkin kaya Satpol PP di jalanan, tapi kalau di perusahaan itu siapa yang ngecek, kalau di Mal saya pernah liat," ujarnya
Nova meminta Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan secara berkala ke depannya. Paling tidak sekali dalam seminggu.
"Pengawasan ini harus berkala, kalau setiap hari nggak mungkin, paling nggak per minggu lah dicek, bener nggak 50 persen," ucapnya.
Di samping itu, Nova menilai pentingnya kedisiplinan para pegawai kantor. Dia mengatakan para pegawai harus tetap menerapkan protokol kesehatan dimana pun.
"Kedua kedisiplinan pegawai tersebut, artinya dia menjalankan protokol COVID nggak sampai kantor, atau sampai rumah, kita kan di sini nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi artinya balik lagi ke kedisiplinan pegawainya," katanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya mengungkap dua tempat paling rawan penyebaran virus Corona (COVID-19) di Jakarta. Dua tempat paling rawan tersebut adalah perkantoran dan komunitas warga.
"Pertama dan terpenting, ada peningkatan penyebaran kasus dalam dua minggu terakhir ini. Peningkatan penyebaran ini sejalan dengan peningkatan mobilitas dan peningkatan aktivitas warga. Dari temuan kita dengan melakukan testing seperti ini, aktivitas di perkantoran dan aktivitas di komunitas warga, kini menjadi salah satu tempat yang paling rawan penyebaran," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan seperti yang disiarkan akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (24/7).
