.webp)
Sense of cricis. Itulah 'atmosfer' yang harus diembuskan dalam penanganan pandemi virus Corona (COVID-19). Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin jajarannya bekerja dengan 'atmosfer' krisis sehingga kinerja bisa maksimal.
Wejangan itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas pengarahan kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, pada Senin (27/7/2020).
Jokowi awalnya mengimbau agar para menteri dan kepala lembaga di Indonesia untuk punya 'sense of crisis'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan tegas, Jokowi memerintahkan para pembantunya menghilangkan ego sektoral dan memangkas regulasi demi menangani pandemi COVID-19.
"Saya kira ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada betul," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, apabila masalahnya ada di peraturan maka pejabat terkait memperbaiki peraturan yang menghambat penanganan COVID-19. Selain itu, Jokowi ingin ada jalan pintas (shortcut) untuk menangani COVID-19.
"Saya ingatkan kalau masalahnya ada di regulasi di administrasi, segera dilihat betul kalau memang regulasi ya revisi segera, melakukan shortcut perbaikan, jangan sampai ada ego sektoral, ego daerah," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memerintahkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggencarkan kerja-kerjanya.
Selain itu, kata Jokowi, BNPB harus selalu bekerja dalam atmosfer krisis sehingga hasil kerjanya bisa maksimal.
"Saya ingin di setiap posko yang ada baik di BNPB di pusat, di daerah, di komite itu kelihatan sangat sibuk, sana-sini sana-sini itu lho, itu auranya krisis ada," tutur Jokowi.
Tidak hanya hari ini, Jokowi sebelumnya pun pernah berbicara soal sense of crisis ke para menterinya pada 18 Juni 2020.
Saat itu, Jokowi marah ke para menterinya karena tiadanya sense of crisis atau aura krisis dalam bekerja menangani pandemi virus Corona.
Pada 7 Juli 2020, Jokowi juga kembali mengingatkan agar para menterinya untuk memiliki sense of crisis saat rapat terbatas yang membahas serapan anggaran. Kemudian, Jokowi menyampaikannya lagi pada 9 Juli kemarin.
