Temui Airlangga, DPD RI Beri Pendapat soal Sentralisasi di RUU Ciptaker

Angga Laraspati - detikNews
Minggu, 26 Jul 2020 11:40 WIB
DPD
Foto: DPD RI
Jakarta -

Empat pimpinan Komite DPD RI sepakat menyampaikan penolakan terhadap frasa atau semangat menarik kewenangan daerah ke pusat terkait RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Para Senator menganggap RUU Ciptaker setback kepada era sentralistik dan bertentangan dengan konstitusi, di Pasal 18 ayat 1, 2 dan 5 UUD NRI 1945.

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan semangat sentralisasi perizinan dan kewenangan pemerintah pusat, bisa berpotensi merugikan daerah.

"Ini bisa juga menghilangkan semangat otonomi daerah yang telah kita rintis sejak awal era reformasi," ungkap La Nyalla dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7/2020).

Saat melakukan rapat kerja dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sabtu (25/7/2020), La Nyalla menuturkan para pimpinan alat kelengkapan DPD juga memandang hilangnya kepastian hukum terkait sanksi pidana dan administratif sebagai pengganti sanksi pidana.

Hal tersebut dinilai akan menjadi sangat gemuk, delegasi pengaturan ke peraturan pelaksana di bawah UU. Ditambah lagi, dengan adanya kewenangan Presiden mencabut Perda di Pasal 166 RUU tersebut rawan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah memang ingin mempercepat pembahasan RUU Ciptaker ini mengingat RUU ini adalah reformasi paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, khususnya di bidang investasi dan perdagangan.

"Apalagi dalam resesi global, RUU ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia kondusif dan terbuka untuk bisnis, ini penting di tengah sumber daya fiskal kita yang terbatas," papar Airlangga.

Airlangga mengakui, pemerintah kurang dalam melakukan sosialisasi RUU tersebut. sehingga menimbulkan banyak respons dari berbagai kalangan. Namun pihaknya tetap mendengar dan berusaha mengakomodasi semua masukan dari parlemen, baik dari DPR RI maupun dari DPD RI.

"Saya terima semua kesimpulan pendapat bapak ibu pimpinan Komite I hingga IV siang ini. Tentu pemerintah memperhatikan dan mengakomodasi," imbuhnya.

Rapat kerja gabungan alat kelengkapan DPD RI dengan Menko Perekonomian yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut, diakhiri dengan penyerahan kesimpulan pendapat dari masing-masing Komite di DPD kepada Menko Airlangga.

Rapat gabungan alat kelengkapan DPD dengan Airlangga Hartarto, selain dipimpin langsung oleh La Nyalla Mahmud Mattalitti, juga dihadiri Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Fachrul Razi (wakil ketua Komite I), Yorris Raweyai (ketua Komite II), Hasan Basri (wakil ketua Komite II), Bambang Sutrisno (ketua Komite III), Elviana (ketua Komite IV), Asyera Respati Wulanero (wakil ketua PPUU) dan Eni Sumarni (wakil ketua PPUU).

Tonton video 'Begini Prosesnya Jika RUU HIP Dicabut dari Prolegnas':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)