Warga Pacitan Keluhkan Premium Dibatasi, Ini Respons BPH Migas

Reyhan Diandri Ghivarianto - detikNews
Sabtu, 25 Jul 2020 13:19 WIB
BPH Migas
Foto: Dok. BPH Migas
Jakarta -

BPH Migas menggelar sosialisasi untuk membahas pengawasan, penyediaan, dan pendistribusian BBM di wilayah Pacitan. Bupati Pacitan Indartato menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi di daerahnya khususnya pada sektor migas.

"Di Kabupaten Pacitan ada enam SPBU tersebar di beberapa kecamatan, hanya satu Pak keluhan masyarakat terkait premium yang dibatasi, sehingga kadang terjadi antrian," ungkap Indartato, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2020).

Hal itu ia sampaikan dalam acara Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2020 bertempat di Aula Gedung UPT Pelabuhan Perikanan Pantai, Tamperan, Pacitan, Jawa Timur pada hari Jumat (24/7). Indartato mengungkapkan persoalan kelangkaan gas elpiji kadang juga masih terjadi di Pacitan.

"Terkait dengan gas elpiji, di Pacitan ada lima agen. Hanya, jika hari besar ada kelangkaan yang kadang terjadi, hanya itu kami mengharap adanya solusi atas permasalahan tersebut," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan pihaknya sudah membagi rata per SPBU, sehingga harapannya tidak terjadi kelangkaan premium yang menyebabkan antrian panjang seperti halnya disampaikan Bupati Pacitan. Lebih lanjut, Alfon menjelaskan untuk Pacitan kuota BBM solar subsidi tahun 2020 yaitu sebesar 11.530 Kl di mana mengalami kenaikan 6,94% dibanding kuota tahun 2019 sebesar 10.782 Kl. Sedangkan realisasinya hingga 20 Juli yaitu sebesar 4.364 Kl atau 37,85%. Dirinya berharap kuota ini bisa tercukupi hingga akhir tahun dan tidak terjadi over kuota.

"Solar subsidi ini disubsidi menggunakan uang APBN, jadi harus dipastikan tepat sasaran dan tepat volume. Mulai tahun ini BPH Migas menetapkan kuota per penyalur atau per SPBU dengan harapan dapat lebih mudah dalam mengontrol dan mengawasi penyalurannya." jelas Alfon.

Alfon juga mengatakan jajarannya tetap melakukan pengawasan, penyediaan, dan pendistribusian BBM. BPH Migas dalam menetapkan kuota BBM subsidi memperhatikan usulan dari Pemerintah Daerah dan paramater lain seperti tingkat pertumbuhan ekonomi.

"Lebih khusus Jawa Timur, untuk tahun 2020 kuota solar subsidi sebesar 2,37 juta Kl, mengalami kenaikan dibanding kuota tahun 2019 sebesar 2,14 juta Kl dan realisasinya hingga 20 Juli 2020 baru 42,09%, ini tentu dapat terjadi karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah," jelas Alfon.

Alfon berharap program digitalisasi nozzle SPBU yang dilaksanakan Pertamina di 5.518 SPBU yang ditargetkan selesai di bulan Agustus 2020 dapat digunakan dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi sehingga tetap sasaran. Serta tentunya dapat dilengkapi juga dengan CCTV yang dapat mencatat nomor polisi kendaraan secara otomatis.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo yang membidangi lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup berharap melalui sosialisasi ini, dapat ditemukan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi di Pacitan khususnya sektor Migas.

"Dalam masa reses kali ini saya memberanikan diri mengadakan kegiatan di tengah pandemi, tentunya dengan protokol kesehatan dan BPH Migas ini menjadi mitra kami di komisi VII DPR RI, terkait persoalan tadi, ini nanti semoga dengan kegiatan hari ini ada solusi," ujar Sartono.

Sartono mengungkapkan secara khusus ke depannya wilayah Pacitan akan menjadi salah satu potensi pengembangan energi di Indonesia yang dapat menjadi daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro mengatakan BPH Migas sebagai lembaga yang menjamin ketersediaan dan distribusi BBM ke seluruh wilayah di Indonesia walaupun adanya pandemi COVID-19, tetap bekerja untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar dan masyarakat tetap dapat terlayani dalam memperoleh BBM.

"Dalam menjalankan tugasnya kami selalu mengedepankan protokol kesehatan seperti saat pengecekan fisik ke lapangan dan kami juga memanfaatkan fasilitas video conference dalam menunjang pelaksanaan tugas seperti sidang Komite penetapan hasil verifikasi penyaluran BBM subsidi," pungkas Bambang.

Sebagai informasi, hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon S, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Utomo, Bupati Pacitan Indartato,dan Sales Branch Manager Pertamina Wilayah Pacitan Reviandi Djanegara.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID -19 ini juga dihadiri oleh Kapolres Pacitan, Dandim 0801, Ketua DPRD Pacitan, Camat Pacitan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pacitan, Kepala Satpol PP Pacitan, Perwakilan Gugus Tugas Covid 19 Pacitan, LSM, Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Media.

(prf/ega)