Kejaksaan dan BNI Kerja Sama Saling Perkuat Kapasitas

Nurcholis Maarif - detikNews
Jumat, 24 Jul 2020 13:24 WIB
BNI
Foto: BNI
Jakarta -

Kejaksaan Agung bersama seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia secara serentak mengikat kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Kerja sama kedua institusi ini akan meningkatkan kapasitas masing-masing entitas sehingga akan semakin maksimal dalam menjalankan perannya di masyarakat.

Terdapat enam perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangani, yaitu PKS tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PKS tentang Optimalisasi Kegiatan Pemulihan Aset, PKS tentang Koordinasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Umum Lain Terkait Perbankan dan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, serta PKS tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Aset pada BNI.

Selain itu, terdapat PKS tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dalam Rangka Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, serta PKS tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Direktur Utama BNI Herry Sidharta menuturkan kerja sama ini sejalan dengan visi Kejaksaan RI untuk menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. BNI memberikan dukungan pelayanan perbankan terbaik yang didukung teknologi andal.

Salah satu fokus dalam kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi personel kedua institusi, yang ditandai dengan perjanjian kerja sama pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan output kualitas sumber daya manusia yang andal dan mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini.

"BNI juga memberikan dukungan pengelolaan keuangan bagi Kejaksaan, antara lain dalam penggunaan teknologi cash management akan memberikan kemudahan serta transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kejaksaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2020).

Kata Herry, BNI juga turut memaksimalkan fungsi pelayanan Kejaksaan pada masyarakat, yaitu dengan menyediakan proyek digitalisasi Kejaksaan yang juga dapat mendukung proses penegakan hukum di bidang lalu lintas. Masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian pembayaran denda pelanggaran lalu lintas.

"Proses pembayaran denda pelanggaran serta pengembalian atas titipan denda dapat dilakukan secara online. Hal ini tentu akan sangat membantu masyarakat apabila diterapkan di masa pandemi COVID-19, di mana pembayaran denda pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan melalui berbagai channel elektronik BNI," ujarnya.

"Hal ini tentunya dapat mengurangi kontak fisik antarmasyarakat, sehingga potensi penyebaran virus akibat kerumunan atau kontak fisik dapat berkurang," imbuh Herry.

Sebagai informasi, kerja sama antara jajaran Kejaksaan Agung dan BNI dilaksanakan secara simbolis Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Hadir pada kesempatan tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin dan Direktur Utama BNI Herry Sidharta.

Penandatanganan PKS juga dilaksanakan di tingkat wilayah yaitu antara Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dengan Kantor Wilayah BNI tentang Kerja Sama dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan secara serempak melalui media video conference.

(akn/ega)