KPK Tahan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Infrastruktur Fiktif

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 23 Jul 2020 19:16 WIB
KPK
Ketua KPK Firli Bahuri memimpin langsung jumpa pers penetapan tersangka. (Ibnu Hariyanto/detikcom)
Jakarta -

KPK menahan lima tersangka kasus kasus korupsi proyek infrastruktur fiktif tahun 2009-2015. Kelima tersangka ditahan selama 20 hari pertama.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan lima tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 23 Juli 2020 sampai 11 Agustus 2020," kata Ketua KPK Firli Bahuri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Kamis (23/7/2020).

Kelima tersangka itu terlebih dahulu menjalani isolasi mandiri sebelum dijebloskan ke sel tahanan. Kelima tersangka itu masing-masing ditahan di rumah tahanan yang berbeda.

"DSA di Rutan Polres Jakarta Selatan, JS di Rutan Polres Jakarta Timur, FU di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, FR di Rutan KPK Cabang Kaveling K4, dan YAS di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," ujar Firli.

Dalam kasus ini, total KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Awalnya KPK menjerat dua orang tersangka, yakni Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar.

Kemudian, dalam pengembangan perkara, KPK kembali menjerat tiga tersangka baru yakni Desi Arryani selaku mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Jarot Subana selaku mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan Fakih Usman selaku mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kelima tersangka itu diduga terlibat dan mengetahui penunjukan sejumlah perusahaan subkontraktor untuk menggarap pekerjaan fiktif. Perusahaan yang ditunjuk itu diduga tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Ada empat perusahaan tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Perusahaan itu kemudian tetap mendapatkan pembayaran dari PT Waskita Karya. Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 202 miliar.

"Atas permintaan dan sepengetahuan dari DSA, FR, YAS, JS, dan FU, kegiatan pengambilan dana milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut dilanjutkan, dan baru berhenti pada 2015. Seluruh dana yang terkumpul dari pembayaran terhadap pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut selanjutnya digunakan oleh pejabat dan staf pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk," ungkap Firli.

Setidaknya ada 14 proyek infrastruktur yang terkait kasus ini, antara lain proyek Bandara Kualanamu, proyek Tol JORR seksi W1, proyek normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, hingga proyek PLTA Genyem, Papua.

(ibh/dhn)