.webp)
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru (HD) mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Sumsel serta menekankan segera memaksimalkan penyerapan APBD di masa pandemi COVID-19. Ini untuk menindaklanjuti hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
"Instruksi saya belanja. Belanjakan uang yang ada secepatnya agar APBD ini dapat menstimulasi pergerakan ekonomi di lapangan," ujar HD dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).
Lewat arahan ini, HD berharap pertumbuhan ekonomi Sumsel pada tahun ini tetap mendekati 6%. Namun demikian, ia juga mengingatkan agar proses pemulihan ekonomi ini jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua parah, tapi kita Alhamdulillah menurut data BI pertumbuhan ekonomi Sumsel masih stabil di angka 4,98%," ujar HD.
HD juga mengatakan tak menampik potensi penurunan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika bupati/wali kota tidak segera membelanjakan APBD-nya karena APBD ini merupakan stimulan penting bagi roda perekonomian.
"Orang kan kalau mau beli kuliner harus ada uang. Nah kalau uang nggak berputar ada di kas saja kan tidak bisa," ujar HD.
Hingga saat ini, kata HD, rata-rata daerah baru membelanjakan 20-40% saja dari anggaran mereka, bahkan sektor yang dibelanjakan juga masih terbatas berupa belanja sembako untuk bantuan ke masyarakat.
"Tapi sektor buruh, tukang angkut, pertanian bagaimana kalau baru sektor itu yang dibelanjakan. Ini yang harus kita sadari bahwa peredaran uang dari kas kita adalah stimulan ekonomi," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, HD juga mempersilahkan bupati/wali kota melakukan improvisasi. Selama tidak ada mens rea atau kick back, ia menganjurkan daerah untuk mulai belanja. "Yang penting, harus ada pengadaan, distribusi dan penerimanya," tegas HD.
Untuk memulihkan ekonomi sesuai arahan pusat, HD memastikan segera menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) daerah. Ia sudah melibatkan OJK, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bahkan Bank Sumsel Babel (BSB), dengan harapan Rp 4,4 triliun kuota KUR untuk Sumsel dapat tersalur maksimal.
"Sekarang KUR ini baru tersalur 30%. Kendalanya inventarisasi laporan awal pada analisis calon debitur. Tapi kita sudah punya model yang berhasil di Kecamatan Muara Telang, Desa Talang Rejo Banyuasin. Ini akan kita jadikan contoh bagi kabupaten/kota lainnya," tambah HD.
Di Desa tersebut, jelas HD, petani sudah bisa mendapatkan pinjaman ke bank. Di sana, kepala desa mengambil peran penjaminan, sehingga meski tanpa agunan, petani dapat menggunakan kredit untuk mengolah sawah. Pinjaman yang didapat sangat bervariasi hingga Rp 20 juta.
"Di Sumsel setelah level kabupaten selesai, untuk KUR di bawah Rp 50 juta jika analisisnya jelas, usaha dan cara bayar serta potensi bayarnya jelas, Pemprov juga bersedia menjadi penjamin," tambahnya.
Di tempat yang sama, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad mengaku sangat senang dengan inisiasi Gubernur Sumsel memanggil semua bupati/wali kota se-Sumsel. Sebab dengan adanya arahan untuk membelanjakan APBD ini, mereka semakin yakin melangkah ke depan.
"Dengan arahan ini semuanya menjadi lebih jelas. Secepatnya kita akan tindaklanjuti arahan Gubernur," ujarnya singkat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, turut hadir Wali Kota Lubuklinggau Prana Putra Sohe, Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni, Bupati OKU Timur Khalid Mawardi, Bupati Banyuasin Askolani, Bupati PALI Heri Amalindo, Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, serta sejumlah Wawako dan Wabup serta Sekda. Ada juga Pimpinan Himbara Sumsel, Bulog Sumsel dan segenap Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.
(ega/ega)
