SBY Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Poso

Jakarta - Kekerasan yang terus menimpa rakyat Poso dan Palu membuat prihatin sejumlah pihak.Agar kasus di dua daerah yang ada di Sulawesi Tengah itu bisa dituntaskan, Presiden SBY diminta membentuk Tim Pencari Fakta.Sebab hingga kini konflik di dua daerah itu belum juga teratasi meski jumlah personel keamanan yang ditempatkan sudah lebih dari cukup."Tim ini nantinya yang akan mengklarifikasi, apakah benar ada aparat yang terlibat atau memang ada kelompok-kelompok sipil bersenjata," kata Koordinator Tim Gabungan DPD untuk Poso, Muspani, di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (2/1/2006).Dijelaskan Muspani, masyarakat di sana sebenarnya mengetahui siapa saja yang terlibat, namun tidak ada jaminan keselamatan bagi mereka. "Jadi satu logika yang aneh kalau situasi dibilang kondusif tapi ada bom yang meledak," katanya.Tim Pencari Fakta, lajutnya, diharapkan bisa menjadi tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai konflik yang terjadi. Selain itu, tim ini nantinya diharapkan juga akan menindaklanjuti 16 nama yang masuk Tibo Cs, terpidana mati kasus kerusuhan Poso. Nama tersebut sudah lama disebut-sebut tapi tidak ada kejelasan penyelidikannya. Selain itu, DPD menuntut adanya evaluasi yang dilakukan terhadap aparat TNI AD, kepolisian dan BIN atas kerjanya selama ini di Sulteng, karena saat ini dikotomi sipil dan militer yang merupakan pelaku kerusuhan tetap mencuat hingga publik menuntut adanya kejelasan terhadap masalah itu.Anggota DPD asal Sulteng Nurmawati Bantilan menambahkan, DPD juga akan menyurati kejaksaan untuk tidak terburu-buru melaksanakan eksekusi mati terhadap Tibo Cs."Kalau mereka dieksekusi, maka penyelidikan kasus ini akan terputus dan tidak tuntas, dan kasus-kasus serupa tetap akan meledak," katanya.Ia menilai memang ada upaya pengalihan pemindahan konflik dari Poso ke Palu. Apalagi polisi sudah menerapkan status waspada. Tetapi, kata dia, peledakan bom di pasar daging babi di Palu menunjukkan pemerintah tidak sungguh-sungguh dan fokus dalam menyelesaikan masalah di Sulteng."Bom itu sebenarnya sudah bisa dan diprediksi, karena sudah terjadi sebelumnya. Seharusnya sistem intelijen sudah bisa meningkatkan. Selain itu ia mengusulkan agar terjadi penarikan pasukan secara besar-besaran di Sulteng. Biaya operasi itu sudah sangat besar dan rakyat tidak merasakan kenyamanan dengan jumlah yang besar itu," paparnya.Semakin banyak pasukan yang ada di Poso dan Palu, koflik akan tetap terjadi. Dan jika ini tetap dibiarkan, maka nanti akan ada anggapan adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah terhadap penyelesaian konflik Poso."Pasukan yag ditambah itu sebenarnya untuk menangkap siapa? Azahari saja bisa, kok di sana tidak bisa. Inilah perlunya evaluasi penggunaan cara-cara militer dalam menyelesaikan konflik," katanya.Sedangkan Ketua DPR Agung Laksono menyesalkan kasus yang terjadi di Palu. "Ini adalah kebobolan dan kami kecewa dan reaksi yang dilakukan pemerintah juga kurang lebih itu-itu saja," kata Agung. Aparat keamanan, polisi dan intelijen sudah saatnya tidak malu-malu lagi dan lebih serius mengusut masalah ini. "Yang dulu saja belum jelas, dan kami minta ini adalah kasus terakhir, karena tahun 2006 ini ekonomi kita harus bangkit dan tidak mungkin terjadi kalau keamanan kita tetap terganggu," katanya. (umi/)