.webp)
Koalisi yang menamakan diri Pemantau Bansos Jakarta mengaku mendapat laporan ada 461 keluarga penerima manfaat (KPM) tak punya saldo di kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Koalisi menyebut data itu tersebar di 16 kelurahan di Jakarta.
"Dari catatan kami ada sekitar 461 KPM yang melaporkan kepada kami mengadukan saldonya nol tersebar di 16 kelurahan," kata perwakilan Koalisi Pemantau Bansos Jakarta Dika Muhammad dalam audiensi daring bersama KPK, Rabu (22/7/2020).
Dika mengatakan laporan itu diterima koalisi hingga Juli 2020. Dika menyebut KPM yang saldo kartu BPNT nol itu sejak Maret 2020. Bahkan ada juga yang saldonya nol sejak 2017.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini rata sebagian besar dari mereka ada pemilik atau penerimaan BPNT sejak bulan Maret, April sebagian besar saldonya sudah nol, dan ada juga saldonya nol sejak tahun 2017," ujar Dika.
"Mayoritas KPM yang lapor ini masih hidup dalam keadaan miskin dan secara sosial ekonomi belum tentu sejahtera. Tidak ada ada alasan yang mengatakan yang saldo nol ini mereka yang tergraduasi secara mandiri," lanjutnya.
Dika menjelaskan, KPM yang saldo BPNT nol itu tidak bisa mengakses bantuan pangan. Selain itu, Dika menyebut mereka tidak mendapat kompensasi selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Akibatnya, karena saldo nol mereka nggak bisa akses bantuan pangan. Kedua, selama PSBB mereka tidak dapat kompensasi dari pemerintah karena ada ketentuan mereka yang sudah dapat bansos reguler dari pemerintah pusat, tidak diperbolehkan bansos PSBB," jelasnya.
Dika mengaku para pelapor tersebut juga sudah mengadu ke pemerintah daerah. Namun, menurut Dika, tidak ada solusi dari Pemda.
"Kemudian sebagian di antara mereka sebelum lapor ke posko-posko kami mereka sudah berupaya berkomunikasi kepada pendamping... di tingkat kecamatan, mereka tidak dapat informasi dan solusi," tuturnya.
Menanggapi itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengaku bakal menindaklanjuti hal itu. Ia meminta Koalisi Pemantau Bansos Jakarta mengirimkan data lengkap soal laporan PKM yang saldo BPNT nol tersebut.
"Kalau boleh saya di e-mail atau di WA atau tim jaga bansos ambil gitu, nama semua orang lengkap seperti ini paling tidak ada nomor kartu, syukur-syukur ada NIK. Kemungkinannya dia sudah dihapus sejak lama, jadi-jadi PKH dan BPNT di pandemi ini justru diperluas, jadi kita kaget juga, lho kok ada orang saldo nol," kata Pahala.
Berikut ini sebaran pelapor saldo nol yang didapat Koalisi Pemantau Bansos Jakarta:
- Balekambang: 12 KPM
- Batu Ampar: 15 KPM
- Tengah: 92 KPM
- Gedong: 34 KPM
- Dukuh: 32 KPM
- Kramat Jati: 63 KPM
- Susukan: 80 KPM
- Rambutan: 38 KPM
- Kamal: 3 KPM
- Cengkareng: 8 KPM
- Kapuk: 2 KPM
- Kedoya Utara: 25 KPM
- Kedoya Selatan: 11 KPM
- Tomang: 27 KPM
- Duri Kepa: 15 KPM
- Sukabumi Utara: 4 KPM
