Jalan Kaki ke Jakarta, Petani Deli Serdang Adukan Konflik Tanah ke MPR

Yudistira Imandiar - detikNews
Selasa, 21 Jul 2020 18:52 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyp
Foto: dok MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) atas lahan seluas 854,26 hektar di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebab, HGU tersebut menimbulkan konflik agraria antara PTPN II dengan petani di Desa Simalingkar A, Desa Durin Tunggal, dan Desa Namu Bintang.

Hal itu diutarakan Bamsoet saat menerima perwakilan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Para petani yang hadir dalam kesempatan itu telah berjalan kaki selama sebulan dari Deli Serdang menuju Jakarta.

"Kementerian ATR juga harus menyelesaikan konflik agraria seluas 557 hektar antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara," ujar Bamsoet.

"Kedua konflik agraria yang telah berlangsung sejak tahun 1975-an ini harus segera diselesaikan. Sangat ironis, menjelang 75 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia masih dihadapi konflik agraria antara negara dengan rakyat," imbuh Bamsoet.

Bamsoet memaparkan, berdasarkan laporan dari SPSB dan STMB, tanah pertanian yang memicu konflik tersebut pada masa pra kemerdekaan dikuasai orang-orang Belanda melalui mascapai Deli Kuntur. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, lahan tersebut diambil alih masyarakat setelah dijadikan tempat tinggal dan bertani.

Selanjutnya, melalui UU Pokok Agraria No. 5/1960 Presiden Soekarno mengambil alih aset-aset yang dikuasi Belanda untuk kemakmuran rakyat. Tahun 1975, pemerintahan Orde Baru melalui Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK untuk PTPN II (saat itu bernama PTPN IX) untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Dari situlah awal mula terjadinya konflik agraria negara dengan masyarakat.

"Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi menjadi leading sector yang menangani konflik agraria tersebut. DPR RI dan pemerintah pusat juga harus turun tangan, karena masalah yang dihadapi tak mudah, namun juga tak sulit. Kuncinya dibutuhkan keberpihakan terhadap rakyat," tegas Bamsoet.

Bamsoet juga berpesan agar kepolisian menangani konflik agraria ini secara persuasif, tanpa menggunakan kekerasan.Jangan sampai terkesan aparat mengusir warga dari lahan dan rumah tinggalnya secara paksa.

"Komisi II DPR RI harus segera memanggil Kementerian ATR, sementara Komisi VI DPR RI memanggil Kementerian BUMN dan PTPN II. Sehingga berbagai sengkarut konflik agraria tersebut bisa segara diselesaikan. Apalagi Presiden Joko Widodo sejak awal periode pemerintahannya di tahun 2014 sudah menggelorakan reformasi agraria dengan memberikan sertifikat lahan secara gratis untuk rakyat," tutup Bamsoet.

(ega/ega)