Meneg PAN Diprotes Guru Honor Soal Pengangkatan PNS

Pekanbaru - Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Taufik Effendi melakukan kunjungan kerja ke Riau. Dalam kunjungan itu Taufik dicegat puluhan guru honor yang mempertanyakan pengangkatan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka juga menuding pengangkatan PNS di Riau sarat KKN.Pencegatan dilakukan guru honor setelah Taufik menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran Tahun 2006 kepada Pemerintah Provinsi Riau, di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (2/1/2006). Harusnya setelah acara itu selesai, Taufik naik mobil bersama rombongan gubernur untuk menuju kediaman Gubernur Riau Rusli Zainal. Namun karena dicegat sekitar 50 guru honor, Taufik menyempatkan diri berdialog dengan mereka. Kepada Taufik, para guru honor curhat tentang nasib mereka. Para guru honor itu mengaku, mereka rata-rata sudah bekerja selama 5 tahun di sejumlah sekolah negeri di berbagai tingkatan, namun hingga kini belum juga diangkat. Juru Bicara guru honor S Ritonga menuding para pejabat di Pekanbaru melakukan kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pengangkatan guru honor menjadi pegawai negeri sipil (PNS).Ia menuturkan, saat ini ada 1.200 guru honor. Mereka diangkat Kepala Sekolah tanpa mengikuti tes yang digelar Pemkot Pekanbaru. Selama ini mereka menerima gaji Rp 150 ribu per bulan yang diberikan sekolah dari hasil pungutan terhadap siswanya. Para guru honor itu mendesak Taufik agar mendaftar mereka menjadi guru honor atas penempatan Pemkot yang gajinya dianggarkan oleh APBD. Posisi mereka kini terancam diberhentikan Kepala Sekolah karena Pemkot Pekanbaru sudah mengangkat guru honor yang gajinya dianggarkan dari APBD."Guru-guru honor itu hasil KKN para pejabat di unsur Pemkot Pekanbaru. Sedangkan kami yang sudah 5 tahun tidak pernah didata," kata Ritonga. Atas pengaduan itu, Taufik langsung memanggil Walikota Pekanbaru Herman Abdullah. Taufik menegaskan, pemerintah telah membuka kesempatan kepada guru honor untuk menjadi PNS yang telah diprogramkan dari 2005-2009. "Pelaksanaan penerimaan PNS secara nasional, namun diseleksi Pemda masing-masing," kata Taufik. (iy/)