.webp)
Pemprov DKI Jakarta ingin meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah swasta. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan pelatihan kepada kepala sekolah swasta di DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Nahdiana untuk menyiapkan rancangan untuk meningkatkan kualitas guru di sekolah swasta. Selain itu, Anies meminta kepada Nahdiana segera mengundang partner untuk meningkatkan kualitas guru sekolah swasta.
"Ibu (Nahdiana) siapin roadmapnya, undang partner untuk bisa terlibat di sini, lalu mulai memanfaatkan pandemi untuk guru dan kepala sekolah mengikuti upgrading secara masif, total unit sekolah swasta itu berapa SMP dan SMA? 2.600, nggak banyak itu, kalau kita training kepala sekolah cepat itu," ujar Anies rapat bantuan sekolah swasta yang disiarkan di Channel YouTube Pemprov DKI seperti dilihat detikcom, Senin (20/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies menjelaskan, pelatihan akan dimulai pada kepala sekolahnya terlebih dahulu. Materinya seputar kepemimpinan dan manajemen.
"Kita training kepala sekolah saja, cuma 2.600, cepat itu dan kepala sekolah di-training kita panggil manajer-manajer untuk mengajari kepemimpinan, manajemen, karena tugas manajemen akan banyak, buat keseriusan kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya bener itu sekolahnya bener. Studi menunjukkan 26% dengan seluruh faktor lain dikendalikan kalau sama kepala sekolah yang bagus," katanya.
Menurutnya, guru di sekolah swasta itu notabene-nya bisa mengajar semua mata pelajaran. Hanya saja, materi yang dimiliki di mata pelajaran tersebut tidak mendalam.
"Cerita Pak Sekda, guru di swasta bisa apa aja, multitalenta, punya implikasi bisa semua tapi tak mendalam, jadi nanti tim Dinas Pendidikan siapkan saja untuk kedepan persiapan improvement kualitas di sekolah swasta, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, ketika kita mengatakan bahwa akses dibuat equal, maka dibuat equal quality-nya, kalo tidak equal menjadi enggak fair," ucap Anies.
Asisten Kesra DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan, 85.508 siswa itu diambil dari data bantuan sosial yang keluarganya terdampak COVID-19. Pengambilan data dari bansos itu dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat adanya pandemi.
"Lalu, hasil padanan data antara data PPDP yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508 (siswa). Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta," ucapnya.
Catur mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan BMPS (Badan Musyawarah Pengurus Swasta), dana bantuan untuk siswa tak lolos sekolah negeri itu sebesar Rp 171.065.500.000. Bantuan tersebut untuk seluruh siswa yang ada di SD, SMP dan SMA.
"Ini adalah Pak Gubernur, perkiraan kebutuhan biaya. Ini memang baru analisis hasil pertemuan dengan BMPS. Jadi ini masih analisis, tentu angka ini masih bergerak. Tetapi adanya angka ini adalah sebuah hasil yang sudah dilakukan analisa oleh teman- di Disdik dan juga adanya kemauan dari BMPS untuk memberikan keringanan kepada siswa, sehingga jumlahnya seperti yang tersebut dalam paparan ini adalah Rp 171.065.500.000 perkiraan uang yang dibutuhkan sekiranya Pemprov DKI Jakarta akan melakukan atau memberikan bantuan biaya masuk bagi siswa terdampak Covid," ujarnya.
