Terpopuler Sepekan

Isu Pemakzulan Dibawa PA 212 dkk Dianggap Buntut Rasa Kebencian

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 18 Jul 2020 11:44 WIB
Massa PA 212 Dkk di DPR Tuntut Pemakzulan Jokowi dan Pembubaran PDIP
Foto: PA 212 menuntut RUU HIP dibatalkan dan makzulkan Jokowi (detikcom)
Jakarta -

Massa Persaudaran Alumni (PA) 212 Dkk membawa isu pemakzulan Presiden Joko Wiodo (Jokowi) saat demo menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta. Isu pemakzulan ini dinilai sebagai buntut rasa kebencian dan absurd.

Sebagaimana diketahui, massa PA 212 Dkk menggelar aksi menolak RUU HIP di depan Gedung DPR pada Kamis (16/7/2020) siang. Mereka tampak membawa spanduk-spanduk, salah satunya berisi tulisan 'Makzulkan Jokowi'.

Selain membawa sejumlah spanduk bertuliskan pemakzulan Jokowi, massa juga turut membawa poster 'Bubarkan PDIP' serta poster 'Tolak RUU HIP dan Tangkap Inisiatornya'.

Dari mobil komando, orator tampak menyerukan yel-yel. "Lawan, lawan, lawan PKI. Lawan PKI, NKRI Harga Mati," ujar salah seorang orator.

Di mobil komando juga tampak spanduk berisi lima tuntutan umat (Lumat). Limat tuntutan tersebut yakni, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP, tolak RUU HIP & tangkap Inisiator, tolak RUU Omnibus Law, dan batalkan UU Corona

Pemerintah pun telah menyerahkan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) ke DPR pada 16 Juli. Namun, Ketua PA 212 Slamet Maarif mengancam akan ada demo besar jika konsep RUU BPIP usulan pemerintah sama dengan RUU HIP.

"Kita akan pelajari isi PIP. Kalau PIP sama dengan HIP, demonya nggak di DPR, tapi yang mengusulkan di pemerintah, kita akan demo besar-besaran di Istana Negara. Pemerintah yang mengusulkan wajib tanggung jawab," kata Slamet dalam orasinya di atas mobil komando, Kamis (16/7/2020).

Slamet mempertanyakan keputusan pemerintah mengusulkan RUU BPIP. Slamet menegaskan, sejak awal PA 212 menolak RUU HIP dan BPIP

"Yang terjadi barusan ternyata pemerintah tidak mau bahas RUU HIP, tapi pemerintah hari ini juga menyerahkan RUU PIP. Beberapa menteri dipimpin Menko Polhukam sudah ketemu pimpinan DPR menyerahkan RUU PIP. Dari awal kita tegas kita tolak RUU HIP maupun PIP. Apa pun namanya terima atau tolak?" ujar Slamet di hadapan massa.

Slamet menyebut sebelumnya tidak ada agenda audiensi dengan DPR. Namun dia menyebut pihak pimpinan DPR ingin bertemu dengan perwakilan aksi massa.

"Sebetulnya kita tidak ada agenda untuk audiensi dengan pimpinan DPR, kita akan dengarkan DPR nanti di paripurna. Tetapi dari kesekretariatan meminta kita bertemu dengan pimpinan DPR," ujar Slamet.

Selanjutnya
Halaman
1 2