APBN 2005 Tidak Menyentuh Rakyat

Jakarta - Secara umum, pengelolaan APBN 2005 masih jauh dari fungsi anggaran, prinsip anggaran, serta jauh dari harapan rakyat. Sebab banyak sekali anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Arif Nur Alam saat jumpa pers di sekretariatnya, Jl Mampang Prapatan, Jakarat Selatan, Jumat (30/12/2005).Dalam APBN-Perubahan 2005, terdapat penambahan penerimaan sebesar Rp 90 triliun. Sementara proporsi kenaikan untuk anggaran sektor publik hanya Rp 10 triliun atau hanya sekitar 11, 1 persen.Hal itu membuktikan APBN 2005 tidak berpihak kepada rakyat. Sementara itu, Perbankan yang menelan anggaran Rp 41,6 triliun dalam APBN hanya ditargetkan menyumbang laba sebesar Rp 8,9 triliun.Hal senada juga disampaikan oleh Dewan penasihat FITRA Suratmin. Dia mengatakan, hingga saat ini Presiden SBY belum melakukan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945, yang mengatakan bahwa rakyat berhak atas pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial yang layak.Namun, kenyataannya dalam APBN, hal itu bukan menjadi fokus utama. "Justru banyak anggaran yang tidak jelas dan menelan biaya yang cukup besar seperi biaya studi banding ke luar negeri yang tidak jelas hasilnya," ujarnya.Menurut Arif, studi banding ke Mesir itu jelas-jelas tindakan korupsi, bukan lagi pemborosan. (atq/)