.webp)
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengajak Tentara Nasional Indonesia (TNI)/POLRI bersama umat Islam dan Golongan Nasionalis bersatu dan bergandengan tangan untuk menghadapi setiap ancaman yang ingin merongrong dan mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi lain yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Ia menilai ideologi-ideologi seperti Komunisme, Liberalisme/Kapitalisme, serta Ekstrimisme Keagamaan terus berupaya mengancam nilai-nilai Pancasila dari mentalitas bangsa Indonesia saat ini dan pihak-pihak yang membawa kepentingan ideologi tersebut saat ini tengah bekerja secara terstruktur, sistematis dan masif di tengah-tengah masyarakat.
"Hanya dengan bersatunya Umat Islam dengan Golongan Nasionalis dan TNI/Polri keutuhan dan eksistensi Negara Pancasila ini akan dapat kita pertahankan selama-lamanya," ungkap Ahmad Basarah dalam keterangannya, Jumat (17/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Ahmad Basarah saat berada di hadapan peserta sarasehan pembinaan mental gabungan TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur mengatakan dilihat dari sejarah keberadaannya, TNI adalah komponen bangsa yang sejak masa kemerdekaan selalu siap dan loyal melindungi rakyat dari segala gangguan.
"Karena itu, dari podium ini saya mengajak TNI sekali lagi untuk terus merawat dan menjaga Pancasila dari setiap rongrongan dan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam negeri,'' tutur Ahmad Basarah.
Menurut Ahmad Basarah, sejarah mencatat eksistensi TNI tumbuh dari rakyat lalu berkembang menjadi tentara modern bersama rakyat Indonesia untuk membela bangsa ini dari gangguan penjajah asing dan pemberontakan dalam negeri.
''Dibanding keberadaan tentara di sejumlah negara lain yang dibentuk setelah adanya negara dan pemerintahan, tetapi TNI justru tumbuh bersama rakyat dalam ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sampai sekarang,'' jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Dewan Penasihat Pusat GM-FKPPI mengatakan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI adalah doktrin yang membentuk jiwa dan karakter prajurit TNI untuk selalu setia kepada Pancasila, UUD NRI tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saya bangga bahwa jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, sekaligus tentara profesional sesuai bunyi Pasal 2 UU No. 34/2004 tentang TNI,'' ungkapnya.
Ahmad Basarah menambahkan, peran TNI untuk menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila itu kini lebih diperlukan lagi terutama setelah akibat keterbukaan informasi di era media sosial, ideologi-ideologi asing dirasakan benar-benar telah masuk dan mengancam rakyat dan bangsa Indonesia.
Dirinya menyebut ketiga ideologi yang telah disebutkan tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pelan tapi pasti kini tengah menggerogoti alam pikir dan mentalitas bangsa Indonesia.
''Dalam konteks menghadang ancaman ideologi luar itulah Presiden Joko Widodo membentuk UKP-PIP yang kemudian menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk membentengi agar nilai-nilai Pancasila tidak hilang dari memori kolektif bangsa,'' ujar Ahmad Basarah.
Basarah menjelaskan keberadaan BPIP menjadi sangat strategis saat ini karena Pancasila pernah hilang dari memori kolektif bangsa selama 20 tahun akibat Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang di zaman Orde Baru ditugaskan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai pancasila dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (P4) dibubarkan tahun 1998 lalu.
Saat itu, keberadaan BP7 hanya dipayungi hukum berdasarkan Surat Keputusan Presiden sehingga ketika berganti Presiden dengan mudah dicabut atau dibubarkan.
''Sekarang, agar BPIP yang baru berdiri ini tidak mengalami nasib yang pernah dialami BP7, maka sebuah payung hukum setingkat undang-undang dibutuhkan. Dalam konteks inilah saya mengajak TNI untuk mendukung dan mengawal kebijakan Presiden Jokowi untuk memberikan payung hukum yang kokoh terhadap tugas dan tanggung jawab pembinaan mental ideologi bangsa melalui BPIP,'' pungkasnya.
(ega/ega)
