Agung: Pagar DPR Rp 3 M Jangan Dipaksakan

Jakarta - Pembangunan pagar belakang DPR yang dianggarkan menelan biaya Rp 3,1 miliar harus mempertimbangkan kesederhanaan dan prosedur yang ada. Jika keuangan negara tak memungkinkan, pembangunan pagar itu tak perlu dipaksakan.Menurut Ketua DPR Agung Laksono, pembagunann pagar DPR untuk menyesuaikan tampilan bangunan di kawasan Gelora Bung Karno. Namun demikian pembangunan pagar harus tetap memperhatikan asas kepentingan dan proporsionalitas."Kalau keuangan negara tak mencukupi, ya jangan dipaksakan," kata Ketua DPR Agung Laksono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/12/2005). Agung mempersilakan rencana BPK untuk mengaudit dana pembangunan pagar DPR bagian depan yang sudah selesai. "Silakan saja. Kalau DPR kan termasuk bagian yang rutin diperiksa. Tidak hanya soal pagar memagar," kata Agung. Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta agar pembangunan pagar DPR memperhatikan aspirasi masyarakat. Jika pembangunan itu menuai protes dan keberatan dari masyarakat maka pembangunan iu harus dihentikan."Kalau tidak ada protes ya dilanjutkan saja. Tapi harus memperhatikan kemampuan keuangan negara jangan dipaksakan," kata Agung.Seperti diketahui, pagar yang melingkungi gedung DPR saat ini tengah dibangun. Tingginya hingga empat meter. Hal itu dilakukan untuk melindungi para wakil rakyat dari para demonstran yang kian berani. (iy/)