Dukung BP2MI Bentuk Satgas Mafia PMI, Kemenkum HAM Usul Pakai Perpres

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 17 Jul 2020 10:23 WIB
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus menggalang dukungan untuk membentuk Satgas pemberantasan sindikat pengirimian PMI ilegal.
Kepala BP2MI Benny Ramdhani bertemu Menkum HAM Yasonna Laoly. Foto: dok. BP2MI
Jakarta -

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus menggalang dukungan untuk membentuk Satgas pemberantasan sindikat pengirimian PMI ilegal. Kemenkum HAM mengusulkan agar Satgas itu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres).

Kepala BP2MI Benny Ramdhani telah menemui Menkum HAM Yasonna Laoly terkait pembentukan satgas ini. Pemberantasan sindikasi penempatan PMI nonprosedural ini ditegaskan Benny adalah cara memerdekakan PMI sebagai warga negara VVIP yang telah menyumbangkan remitansi bagi negara.

"Presiden sudah memerintahkan saya sebagai Kepala BP2MI untuk memberantas para sindikasi ini. Komitmen BP2MI dalam hal ini akan ditegaskan melalui pembentukan Satgas Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI Nonprosedural pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus nanti. Saya juga harapkan kerja sama dan dukungan dari Kemenkumham, terutama saat kerja di lapangan, karena kami tidak dapat bekerja sendiri," kata Benny dalam pernyataannya, Kamis (17/7/2020). Pertemuan dengan Menkum HAM berlangsung pada Rabu (16/7) kemarin.

Benny menyampaikan, BP2MI akan membentuk kembali lounge khusus bagi PMI di Bandara Soekarno-Hatta untuk memudahkan proses kepulangan sekaligus pendataan PMI yang kembali ke Indonesia. BP2MI dalam hal ini telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN, Erick Tohir, dan telah digagas pembentukan lounge ini di Terminal 3.

"Saat PMI pulang ke Indonesia, tentu perlu pengawalan. Lounge ini nantinya akan kita kontrol bersama, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dulu," jelas Benny.

Terkait perlindungan PMI dengan membentuk satgas di lapangan, Menkum HAM Yasonna Laoly menyatakan siap mendukung gagasan tersebut.

"Saya siap mendukung pembentukan Satgas tersebut, dan sebagai saran, kalau bisa melalui Peraturan Presiden agar payung hukumnya lebih kuat dan dapat menjangkau seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait masalah PMI ini," ucap Yasonna.

Benny berharap melalui pertemuan dengan Menkum HAM, dapat lebih menguatkan jalinan hubungan baik yang telah ada antara BP2MI dan Kemenkumham.

"Mudah-mudahan koordinasi kita di lapangan semakin ketat, baik terkait bagian Imigrasi, maupun terkait integrasi data. Praktik-praktik penempatan PMI nonprosedural ini banyak macamnya, misalnya ada yang menggunakan visa umroh untuk berangkat ke luar negeri. Untuk itu kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar pelindungan PMI dapat kita kawal bersama, seperti pesan Presiden, dari ujung rambut sampai ujung kaki," tutup Benny.

(tor/tor)