Hakim Tak Akui Amicus Curiae yang Diajukan KontraS di Kasus Penyerangan Novel

Zunita Putri - detikNews
Jumat, 17 Jul 2020 05:18 WIB
Sidang vonis penyerang Novel Baswedan
Foto: Zunita-detikcom
Jakarta -

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengesampingkan Amicus Curiae yang diajukan KontraS atas kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan. Menurut hakim, peradilan Indonesia tak mengenal Amicus Curiae.

"Menimbang terhadap pengajuan amicus curiae yang disampaikan KontraS nomor 103/SK KontraS/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 prihal pengajuan amicus curiae majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, menimbang bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHAP tidak mengenal apa yang dinamakan amicus curiae," kata hakim ketua Djuyamto saat membacakan surat putusan di PN Jakut. Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020).

Amicus Curiae adalah istilah latin yaitu sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan.

Djuyamto menilai meski amicus curiae sering diajukan di sejumlah kasus. Namun, dia tetap mengesampingkan Amicus curiae yang diajukan KontraS.

Kendati demikian, Djuyamto memahami maksud dan tujuan KontraS mengajukan Amicus Curiae ini. Dia menjelaskan dalam aturan Indonesia majelis hakim itu menguji hasil dari proses penyidikan dan penintutan suatu perkara dan itu diatur dalam undang-undang.

"Menimbang atas dasarmya majelis hakim memahami maksud pengajuan amicus curiae oleh KontraS di atas, namun demikian sebagaimana fungsi hukum acara pidana adalah untuk menegakkan hukum pidana materil dimana majelis hakim atau pengadilan adalah tempat untuk menguji hasil proses penyidikan dan penuntutan atas dugaan dilanggarnya pidana hukum materil. Maka setelah hal yang berkaitan dengan permasalahan di tahap penyidikan serta penuntutan tidaklah serta merta dapat diambil alih oleh majelis hakim atau pengadilan," katanya.

"Sebab justru karena penerapan hukum pidana baik materil maupun formil harus diserahkan pada asas legalitas dimana sistem peradilan pidana yang dianut dan diatur dalam KUHAP menentukan bahwa pengadilan majelis hakim pidana berfungsi untuk melakukan pengujian hasil proses penekanan hukum pidana terhadap tingkat penyidikan dan penuntutan, dalam persidangan yang diatu dalam UU. Dan selanjut ya hasil proses karena hukum pidana disusun dalam bentuk atas penyidikan dan dakwaan, dan majelis hakim akan menguji surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan," ungkapnya.

Diketahui, penyiram air aki ke Novel, Rahmat Kadir divonis hakim 2 tahun penjara. Sementara Ronny Bugis divonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara.

Keduanya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tonton video 'Hakim: Tak Ada Unsur Penganiayaan Berat Dakwaan Primer Penyerang Novel':

(zap/dwia)