Demo Tolak RUU Cipta Kerja di Depan DPRD Sulsel, Lalin Macet

Hermawan Mappiwali - detikNews
Kamis, 16 Jul 2020 16:15 WIB
Unjuk rasa massa dari aliansi front perjuangan rakyat (FPR) di depan Kantor DPRD Sulsel (Hermawan-detikcom).
Unjuk rasa massa dari aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) di depan kantor DPRD Sulsel (Hermawan/detikcom)
Makassar -

Massa dari aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja atau omnibus law di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Aksi di depan kantor DPRD Sulsel itu lantas menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Pantauan di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (16/7/2020), sekitar pukul 16.00 Wita, tampak massa berunjuk rasa dengan menutup sebagian ruas Jalan Urip Sumoharjo. Akibatnya, lalu lintas macet.

Sebelumnya, massa sempat terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang berjaga di kantor DPRD Sulsel. Massa juga merobohkan pagar masuk kantor DPRD Sulsel.

Koordinator aksi di DPR Sulsel, Supianto, mengatakan pihaknya belakangan ini telah memantau perkembangan RUU Cipta Kerja di DPR RI. Dia pun menilai pembahasan RUU itu harus ditolak.

"Sejak kemarin kami melakukan beberapa aksi. Itu karena kami mengikuti dari agenda pembahasan di DPR RI. Di DPR RI kemarin pas masuk bulan Juli, beberapa pembahasan hingga masuk sidang paripurna hari ini, jadi ini gerakan-gerakan memanaskan omnibus law, penolakan itu," ujar Supianto.

Massa meminta DPR RI menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut. Sebaliknya, mereka meminta DPR RI dan pemerintah pusat segera melakukan reformasi agraria. Hal itu dirasa lebih perlu daripada RUU Cipta Kerja.

"Secara keseluruhan omnibus law kami tolak, mulai sektor agraria, HGU yang diperpanjang yang kami nilai akan merampas tanah-tanah rakyat. Sanksi pidana bagi mafia-mafia penjual atau pembeli ijazah itu diganti dari sanksi pidana jadi sanksi administrasi, makanya kami tolak," ujar Supianto.

Lebih lanjut Supianto menilai, RUU Cipta Kerja juga berpotensi semakin merugikan kaum buruh di sektor industri.

"Soal sektor buruh, soal PHK yang bisa dilakukan langsung di industri, peran serikat buruh yang semakin dikurangi, hak cuti haid-melahirkan perempuan hamil dikembalikan ke perusahaan, itu yang kami tolak," kata Supianto.

"Jadi kami minta hentikan pembahasan RUU ini dan segera laksanakan reformasi agraria sejati, karena programnya Jokowi ada juga reformasi agraria, cuma kami anggap palsu," sambung Supianto.

(nvl/nvl)