DPR RI menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang IV tahun 2019-2020. Sebanyak 227 anggota Dewan absen paripurna siang ini.
Rapat digelar di ruang rapat paripurna gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020), dan dapat diikuti anggota secara fisik dan virtual. Rapat dimulai pukul 14.18 WIB dan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.
Puan menyebut rapat hari ini dihadiri 96 anggota secara fisik dan 226 secara virtual. Disebutkan total kehadiran adalah 348 anggota sehingga 277 anggota absen.
"Menurut catatan dari Setjen DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat hari ini ditandatangani secara fisik oleh 96 orang dan virtual sebanyak 226 orang, dan totalnya 348, sehingga dengan demikian kuorum telah tercapai," ujar Puan saat membuka rapat.
"Rapat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," imbuhnya.
Agenda rapat paripurna penutupan masa sidang hari ini sebelumnya telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Rabu (15/7) kemarin. Agenda paripurna hari ini yaitu:
1. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan atas Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2020-2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
2. Laporan Komisi VI DPR RI atas Penetapan Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) periode 2020-2023, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
3. Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2019 oleh Pemerintah.
4. Laporan Badan Legislasi terhadap Hasil Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
5. Pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2019-2020.
Gedung DPR digeruduk dua kelompok massa, dari PA 212 dan aliansi buruh yang menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila dan omnibus law RUU Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menegaskan tidak ada agenda pengesahan RUU HIP dan RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna hari ini.
Dasco menyebut agenda rapat paripurna hari ini sesuai dengan kesepakatan Bamus DPR. Dia menegaskan tak ada pengesahan kedua RUU yang menuai kecaman dari publik.
Pemerintah juga telah bertandang ke DPR siang ini untuk menyampaikan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Konsep RUU BPIP disebut akan berbeda dengan RUU BPIP.
(azr/azr)
