.webp)
Anggota Komisi VI asal Fraksi Partai Gerindra Andre mempertanyakan kinerja birokrasi pemerintah yang dianggap memberatkan BUMN dalam tugas-tugas pembangunan. Lambatnya kerja birokrasi berdampak pada pencairan utang kepada BUMN.
"Pak Menteri, saya ingin mencermati lebih dalam soal Pencairan Utang Pemerintah kepada BUMN-BUMN kita yang lambat bahkan ada yang sampai tiga tahun atau lebih, terutama untuk BUMN-BUMN yang menjalankan penugasan pemerintah atau Public Service Obligation (PSO) seperti pada Pertamina, PLN dan Pupuk Indonesia, atau BUMN-BUMN Karya" ujar Andre dalam pernyataannya kepada wartawan, Kamis (16/7/2020). Kritik tersebut telah disampaikan Andre dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, Rabu (15/7) kemarin.
Menurut Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat ini, lambatnya pencairan utang pemerintah kepada BUMN berdampak pada munculnya selisih cost of fund yang besar antara yang dibayarkan oleh Pemerintah dengan yang ditanggung oleh BUMN. BUMN harus menanggung bunga komersil sebesar 8,5% s.d 10,5% sementara pemerintah membayar didasarkan pada BI rate yang hanya 4,5%-5%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, Andre menyarankan agar setiap utang pemerintah kepada BUMN, baik itu dalam rangka Public Service Obligation ataupun penugasan, dibayarkan sesuai dengan tahun anggaran setelah proses audit dilakukan.
"Jangan sampai pembayaran utang-utang pemerintah ini lewat tahun anggaran, itu memberatkan BUMN kita. Apalagi proses Audit bisa dilakukan di tahun anggaran yang sama" Ungkap Anggota Komisi VI ini.
Selain soal pencairan Utang Pemerintah ke BUMN yang lambat, Andre juga menyoroti soal bertele-telenya proses pencairan dana talangan tanah yang akhirnya menimbulkan biaya besar bagi Jasamarga dan BUMN Karya seperti Hutama Karya, Wijaya Karya dan Waskita.
"Saya mengkritik keras kinerja LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) yang lambat dalam proses pencairan Dana Talangan Tanah ke BUMN-BUMN Karya, terutama yang ditugaskan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk melakukan pembangunan jalan tol baik di Jawa maupun Sumatera," cecar mantan Presiden Mahasiswa Trisakti ini.
Andre menduga salah satu sebab lambatnya pencairan Dana Talangan Tanah ini disebabkan karena proses verifikasi dan audit yang dilakukan sebanyak dua kali, baik oleh pihak BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan LMAN.
"Saya berharap, pihak-pihak terkait segera mengimplementasikan Perpres 66/2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa audit tidak akan dilakukan lagi oleh BPKP tetapi cukup dari LMAN. Namun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tentang hal ini belum ada, sehingga menimbulkan kerumitan dalam implementasinya, padahal BPKP sudah tidak lagi bersedia untuk melakukan proses Audit. Untuk itu saya minta kepada Menteri BUMN untuk segera berkomunikasi dengan Menteri Keuangan agar aturan teknis soal ini segera diterbitkan.
(tor/fjp)
