Ketua MPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Industri Pertahanan Nasional

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pentingnya memajukan industri pertahanan nasional dalam menjaga kedaulatan dan menjamin perdamaian. Bamsoet meminta pemerintah mendukung kemajuan industri pertahanan, dan mendorong pelaku industri, seperti PT Pindad yang bergerak dalam industri alat utama sistem persenjataan (Alutsista) untuk menekan impor bahan baku dan amunisi.

"Sebagaimana disampaikan Wakil Komisaris Utama PT Pindad, Mayjen TNI (Purn) Sumardi, bahwa 80 persen amunisi PT Pindad masih tergantung impor. Menunjukan bangsa Indonesia belum berdaulat sepenuhnya terhadap sistem pertahanan negara. Karena itu, pengembangan sektor hulu dalam industri pertahanan seperti besi baja juga harus diperhatikan oleh pemerintah," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (15/7/2020).

Bamsoet yakin PT Pindad memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang tak kalah hebat dibanding produk negara lain. Bamsoet menjabarkan, kehebatan senjata produksi PT Pindad salah satunya dibuktikan Kontingen TNI Angkatan Darat yang menjadi juara umum lomba menembak antarnegara di ajang Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut di tahun 2019.

"Agar PT Pindad semakin maju, yang dibutuhkan adalah keberpihakan dan dukungan dari pemerintah. Sebagaimana kini diperlihatkan Presiden Joko Widodo dengan melarang Kementerian Pertahanan melakukan impor alutsista, sehingga mengutamakan pembelian Alutsista dari PT Pindad," terang Bamsoet.

Ia menjabarkan, dukungan dari pemerintah pada industri pertahanan di antaranya, diwujudkan lewat kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memesan 500 kendaraan taktis, Maung yang diproduksi PT Pindad. Kementerian Pertahanan dan PT Pindad juga sudah menandatangani LoI penyediaan 1 miliar amunisi per tahun. Dengan demikian, dari tahun 2020 hingga 2023, PT Pindad akan mensuplai 4 miliar amunisi untuk Kementerian Pertahanan dengan anggaran mencapai Rp 19 triliun.

"Tahun 2020, Kementerian Pertahanan memegang anggaran mencapai Rp 131 triliun, meningkat dari sebelumnya di tahun 2019 Rp 110 triliun. Untuk tahun 2021, Kementerian Pertahanan sudah meminta tambahan anggaran mencapai Rp 129,3 triliun. Besarnya anggaran tersebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT Pindad," tambah Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI itu menyerukan agar PT Pindad semakin agresif dalam melakukan ekspansi penjualan hasil produk alutsista ke berbagai negara. Hal itu , kata Bamsoet, dilakukan dengan mengandalkan marketing yang andal, serta didukung diplomasi pertahanan yang dijalankan pemerintah.

"PT Pindad juga bisa bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri yang membawahi Duta Besar Indonesia di berbagai negara. Manfaatkan keberadaan duta besar sebagai agen marketing. Sebagaimana juga sudah diperintahkan Presiden Joko Widodo, para duta besar kini mendapatkan tugas tambahan, selain pintar berdiplomasi juga harus pintar dagang. Amerika dan Rusia saja, dalam menjual alutsistanya sangat agresif menggunakan para duta besar yang rajin bergerilya," tuntas Bamsoet.