Pimpinan DPR Minta Komisi III Masuk Tim Pemburu Koruptor, Kenapa?

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 15 Jul 2020 14:11 WIB
Sufmi Dasco Ahmad (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Foto: Sufmi Dasco Ahmad (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta -

Wacana pembentukan tim pemburu koruptor yang diusulkan Menko Polhukam Mahfud Md disambut pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai implementasi wacana ini harus dilakukan secara terbuka.

"Ya sebenernya kita apresiasi juga bahwa tim pemburu koruptor ini adalah niat baik untuk kemudian memulangkan uang negara yang sekarang dibawa oleh koruptor. Namun saya pikir implementasinya juga harus transparan, kalau saya lihat di media, Ketua KPK juga sudah bilang bahwa KPK boleh mensupervisi atau minta dilibatkan untuk melakukan supervisi terhadap tim pemburu koruptor," kata Dasco, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Selaku pimpinan DPR, Dasco meminta Komisi III dilibatkan dalam tim pemburu koruptor bila wacana itu kelak terjadi. Dia meminta Komisi III dilibatkan sebagai tim pengawas.

"Nah kami di parlemen juga akan meminta supaya mitra yang berhubungan dengan penegak hukum dalam hal ini Komisi III juga ikut dilibatkan untuk masuk sebagai dalam tim pengawas tim pemburu koruptor kalau itu jadi dilakukan," ujar Dasco.

Ketika ditanyakan apakah penegak hukum di bidang korupsi saat ini belum cukup, Dasco mengatakan implementasi di lapangan kurang transparan. Sehingga, katanya, harus ada target yang tercapai.

"Ya kan kita lihat selama ini kan implementasi di lapangan atau mekanismenya itu kurang terbuka, sehingga kita juga dalam melihat target kemudian hasil, nah itukan kita harus hitung apakah memang target hasil biaya yang dikeluarkan, waktu, itu bener-bener tercapai," ucap Dasco.

"Oleh karena itu, kalau memang mau dilakukan serius, libatkan semua pihak, termasuk KPK dan DPR," imbuhnya.

Sebelumnya, rencana pengaktifan kembali tim pemburu koruptor dalam sorotan KPK yang mengatakan kinerja terdahulu tidak optimal. Menko Polhukam Mahfud Md menjawab KPK.

"Ya, saya juga sedang mempelajari dan menimbang sungguh-sungguh untuk menghidupkan lagi Tim Pemburu Koruptor itu. Akan diperpanjang atau tidak, tergantung hasil analisis atas efektivitasnya," kata Mahfud melalui pesan singkat kepada detikcom, Selasa (14/7).

Mahfud menuturkan, Instruksi Presiden (Inpres) juga diperlukan sebagai pengikat dalam membentuk tim pemburu koruptor. Untuk itu, kata Mahfud, Inpres yang sudah diterima perlu dibahas dengan lintas lembaga agar diketahui seberapa besar manfaat yang diterima jika tim dibentuk.

"Membuat Tim Pemburu koruptor tidak bisa seketika juga karena perlu Inpres sebagai cantolan. Inpres harus dibahas lintas lembaga dulu untuk dihitung manfaatnya," tuturnya.

(rfs/gbr)