.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan sikap Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sejalan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya yang menilai Pancasila sebagai ideologi negara tak tepat diatur dalam undang-undang. Mulai dari MPR RI, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan ormas lainnya.
Atas dasar itu, RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak perlu dilanjutkan pembahasannya, karena hanya akan mendatangkan banyak polemik dalam kehidupan kebangsaan.
"Yang perlu diatur justru adalah teknis pengelolaan pembinaan Pancasila yang dijalankan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (14/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi yang diperlukan adalah payung undang-undang untuk BPIP, bukan RUU HIP. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI minggu lalu juga telah menyatakan bahwa pemerintah sudah menugaskan Menkopulhukam Mahfud MD untuk mengkaji pengusulan payung undang-undang untuk BPIP," imbuhnya.
Hal itu diucapkannya saat menerima Pengurus KAHMI di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta. Mantan Ketua DPR RI ini mengajak KAHMI yang memiliki kader tersebar ke berbagai daerah, bisa membangun kerja sama dengan MPR RI dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI.
Kata Bamsoet, dukungan KAHMI akan semakin mewarnai dukungan kalangan organisasi keagamaan dalam menguatkan solidaritas kebangsaan yang dirangkai dalam Empat Pilar MPR RI.
"Dimensi amal usaha yang kini sedang dibangun KAHMI melalui Universitas Digital, TV Channel, dan website online commercial, merupakan wujud nyata KAHMI dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar MPR RI," kata dia.
"Sinergi lebih jauh antara MPR RI dengan KAHMI harus banyak melahirkan terobosan dalam implementasi Empat Pilar MPR RI. Tak boleh hanya sebatas dalam pelaksanaan seminar ataupun simposium saja, melainkan harus ada kreativitas lainnya yang out of the box," tutur Bamsoet.
Mantan Presidium KAHMI dan Anggota Dewan Pakar KAHMI ini menuturkan, Presiden Soekarno sebagai founding father sekaligus proklamator telah mengingatkan bahwa 'Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Melainkan negara semua buat semua'.
Kata Bamsoet, ini menunjukan bahwa semangat gotong royong adalah bagian penting dalam membangun bangsa dan negara.
"Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan titik temu, titik pijak, dan titik tuju bangsa Indonesia," ujarnya.
"Semakin banyak elemen bangsa yang terlibat di dalamnya, akan semakin membuat masa depan Indonesia cerah. Sebagai sebuah bangsa maupun sebuah negara, Indonesia akan tetap terjamin ada sampai kapanpun, tak terpecah belah, tak hilang ditelan zaman," pungkas Bamsoet.
(akn/ega)
