Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid sepakat wacana Kemenpar-RB yang akan membubarkan lembaga tak produktif. Ini untuk mengurangi beban dan refocusing anggaran negara serta bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Saya sepakat dengan langkah Pak Tjahjo yang hendak membubarkan lembaga tak produktif," ujar Gus Jazil, sapaan akrabnya, dalam keterangannya, Senin (13/7/2020)
Politisi PKB itu tidak mau menyebutkan lembaga mana saja yang patut dibubarkan, tetapi yakin Menpan-RB Tjahjo Kumolo punya tolak ukur, evaluasi kinerja, dan produktivitas sebuah lembaga. Sebelumnya kementerian yang dipimpin Tjahjo itu akan menyortir 69 lembaga.
"Saya yakin Menpan-RB punya tolok ukur, evaluasi kinerja dan produktivitas sebuah lembaga. Bagi lembaga yang tidak berdaya dan tidak bermutu, saya sepakat untuk dibubarkan," ujarnya.
Menurut pria asal Pulau Bawean, Gresik itu, pemerintah melakukan dua langkah penting. Pertama, membubarkan lembaga yang tidak produktif untuk mengurangi beban dan refocusing anggaran negara. Kata dia, sebaiknya anggaran lembaga yang dibubarkan bisa dialihkan ke penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Kedua, apa yang dilakukan pemerintah disebut salah satu cara menerapkan manajemen crisis, yakni mengefektifkan, merampingkan dan atau membubarkan lembaga yang kurang diperlukan," ujarnya.
Meski demikian, Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu menyebut perlu juga dipikirkan risiko dari pembubaran lembaga, yakni terjadinya pengangguran baru dari pegawai honorer atau paruh waktu yang selama ini bekerja di lembaga tersebut. Untuk itu, ia berharap pemerintah benar-benar selektif bila hendak membubarkan lembaga yang dianggap tak produktif.
"Cukup separuh dari 96 lembaga itu," tuturnya.
Ia mengandaikan bila bangsa ini tidak dalam keadaan sulit karena pandemi COVID-19, ia lebih sepakat bila lembaga dan komisi yang tidak produktif dipertahankan dengan catatan harus bisa diefektifkan dan ditingkatkan kinerjanya.
"Dalam pandangan saya sebagai wakil ketua MPR bidang hubungan antarlembaga, lembaga dibentuk untuk tujuan membantu kinerja pemerintahan," kata dia.
(prf/ega)
