KPU Usul Ketentuan 'Putusan MK Bersifat Final' Ditulis di UU Pemilu

Zunita Putri - detikNews
Minggu, 12 Jul 2020 14:29 WIB
Ilustrasi gedung KPU dan Pemilu serentak 2019
Ilustrasi KPU (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Komisioner KPU Ilham Saputra mengusulkan agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat ditulis di Undang-Undang tentang Pemilu yang tengah dibahas DPR. Ilham menilai aturan itu penting ditulis agar tidak ada pihak yang bisa mengganggu putusan MK terkait Pemilu atau data pembanding hasil Pemilu, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan binding (mengikat)," ujar Ilham dalam peluncuran buku Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) berjudul 'Pemilu Serentak 2019: Catatan Pengalaman Indonesia' yang disiarkan secara online, Minggu (12/7/2020).

Ilham lantas menyinggung persoalan mantan komisioner KPU Evi Novida Ginting. Dia menilai putusan DKPP tidak searah dengan putusan MK terkait pileg di Kalimantan Barat.

"Jadi, mohon maaf, Pak Afif, jika ada rekomendasi kembali setelah MK, seperti yang kami keluarkan kasus di Kalimantan Barat, yang Bu Evi di Divisi Teknis, dianggap melakukan kesalahan etik, ini jadi soal. Karena, menurut kami, putusan MK itu final dan mengikat sehingga, walaupun kemudian dianggap DKPP ketika itu ada persoalan atau merah kesalahan sebelumnya, tapi itu adalah masalah dari konstitusi, bahkan MK kemudian menghitung kembali dan menyatakan ini lo keputusan MK," ucapnya.

Menjawab hal itu, anggota Bawaslu Afifuddin menjelaskan putusan DKPP sudah sesuai aturan. Dia menegaskan Evi menyalahi aturan teknis pilkada di Kalbar.

"Kita paham sengketa hasil di Kalbar kan begini, putusan MK mengevaluasi perolehan suara yang kalau itu dijumlahkan hasil situnya itu masih merah, kira-kira gitu. Nah, itu kemudian pasca-putusan MA, kalau A dan B, kalau total suara 1.000, kalau satunya 1.700, kan harusnya sisa 300, baru kemudian tidak merah. Yang terjadi kemarin satunya dikoreksi, satunya diubah," katanya.

"Jadi tidak sinkron, tidak berubah, katakanlah jadinya 600 sama 500 jadi 1.100, begitu ini putusan MK dieksekusi sama KPU. Saat eksekusi dilakukan teknis adminstrasi pengeksekusian yang dianggap salah, ini sama saja kayak pelanggaran administrasi. Jadi nggak semua kasus yang melibatkan jajaran Pak Ilham itu defensif, tidak juga, banyak juga faktor salah tulis. Begitu salah tulis, pijakannya pada C1 plano yang periode ini kita dokumentasikan," sambungnya.

Tonton video 'Komisioner KPU Desak Pembuatan UU Pemilu Dipercepat':

Selanjutnya
Halaman
1 2