Kemenhub Canangkan Sertifikasi Elektronik untuk Kapal Tradisional

Yudistira Imandiar - detikNews
Minggu, 12 Jul 2020 11:30 WIB
Kemenhub
Foto: Kemenhub
Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan sistem sertifikasi elektronik untuk mempermudah identifikasi kapal ikan tradisional berukuran 7 GT. Pembuatan sertifikat berbasis data elektronik memperkecil celah manipulasi data identitas dan spesifikasi kapal, yang berpengaruh pada keselamatan pelayaran.

Dalam webinar Teknologi Sistem Informasi Keselamatan Pelayaran beberapa waktu lalu, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Umar Aris memaparkan, sertifikasi elektronik merupakan bagian dari program Kemenhub untuk meningkatkan keselamatan kapal kecil dan tradisional. Selain itu, ada beberapa program lain yang dijalankan, seperti memangkas birokrasi pengurusan sertifikat Pas Kecil dengan masa berlaku seumur hidup, pembebasan biaya pengurusan sertifikasi Pas Kecil, dan pemberian pelampung gratis kepada nelayan.

Sertifikasi elektronik bagi kapal-kapal kecil dan tradisonal, lanjut Umar, merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan program reformasi birokrasi oleh Kementerian Perhubungan dengan tujuan untuk memastikan pengawasan dan jaminan keselamatan pelayaran dapat dilaksanakan dengan baik.

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Goenaryo yang turut berbicara dalam webinar tersebut menambahkan, setiap kapal perikanan harus memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memastikan kapal memiliki legalitas sesuai perijinan maupun ukuran teknis.

Selain itu, lanjutnya identitas kapal yang dibuktikan dengan Buku Kapal Perikanan (BKP) juga menjadi alat identifikasi terhadap kondisi khusus, seperti saat terjadinya kecelakaan, kebakaran dan pelanggaran atau tindakan kriminal lainnya.

"Bahkan secara ekonomi nantinya dengan Buku Kapal Perikanan (BKP) bisa menjadi jaminan apabila pemiliknya akan mengajukan pinjaman ke Bank," ujar Goenaryo dalam keterangan resmi Kemenhub, Minggu (12/7/2020).

Ia memandang, ide pelaksanaan identifikasi kapal secara digital akan menjadi kebutuhan di era modern. Pemanfaatan teknologi, kata dia, dapat mendukung efektivitas tugas pemerintah.

Diungkapkan Goenaryo, dalam proses identifikasi kapal oleh petugas dari Kementerian Perhubungan maupun KKP kerap ditemukan penandaan kapal masih bersifat konvensional dan bersifat visual, sehingga mudah dimanipulasi. Kesadaran pemilik kapal untuk menaati standar penandaan juga masih rendah.

"Selain itu juga masih sering ditemukan fisik kapal inkonsisten dimana fisik kapal saat ini berbeda saat kapal didaftarkan serta sering mengalami perubahan dimensi dan ukuran kapal," beber Goenaryo.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjoo menambahkan, dalam investigasi saat terjadinya kecelakaan kapal kecil atau kapal tradisional, ada beberapa penyimpangan identitas yang ditemukan di lapangan, antara lain sistem bahan bakar yang kurang memenuhi standar keselamatan pelayaran, temperatur ruang mesin yang melebihi 42 derajat celcius, dan sistem kelistrikan kapal yang tidak sesuai standar.

Terkait dengan hal tersebut, pihaknya sangat mendukung jika Kementerian Perhubungan akan melaksanakan proses identifikasi kapal kecil dan tradisional secara elektronik.

Menurutnya, ada beberapa keuntungan dari identifikasi kapal secara elektronik, di antaranya proses pencatatan atau identifikasi kapal dapat dilakukan secara nasional dengan standar informasi yang seragam, mengetahui daerah operasional, lebih mudah mengontrol dalam pengawasan kapal, waktu docking kapal, umur kapal serta riwayat kapal.

"Selain itu, dengan data elektronik sertifikasi juga membuktikan negara selalu hadir dan memudahkan dalam menginventarisasi permasalahan atau problem yang timbul terkait dengan tipe kapal dan pembuatan kapal sehingga dapat dilakukan evaluasi yang komprehensif untuk meningkatkan keselamatan pelayaran," tuntas Soerjanto.

Tonton video '70 Wisatawan Dievakuasi dari Kapal Bocor di Kepulauan Seribu':

(akn/ega)