Sebuah postingan di media sosial viral lantaran menuliskan informasi adanya pemukulan terhadap seorang saksi kasus pembunuhan oleh polisi. Postingan itu mengantarkan Kompol Otniel Siahaan ke akhir masa jabatannya sebagai Kapolsek Percut Sei Tuan.
Ya, oknum Polsek Percut Sei Tuan diduga melakukan pemukulan terhadap saksi bernama Sarpan saat proses penyidikan.
"Kapolsek sudah diserahterimakan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja kepada wartawan, Kamis (9/7/2020).
Sarpan disebut sudah membuat laporan ke Polrestabes Medan terkait peristiwa yang dialaminya. Dalam postingan yang viral, pengunggah juga menyertakan foto tanda terima laporan bernomor STTP/1643/VII/Yan 2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan.
"Delapan (anggota Polres Percut Sei Tuan) ditarik ke Polrestabes menunggu sidang disiplin," sambung Tatan.
Tatan memaparkan total 9 personel polsek yang diperiksa, mereka terdiri dari 4 perwira dan 5 brigadir. Tatan kemudian mengungkapkan beragam sanksi menunggu ke 9 oknum polisi tersebut jika terbukti melakukan kesewenang-wenangan dan kekerasan terhadap Sarpan.
"Apabila memang ditemukan pelanggaran hukum, sanksi hukuman disiplin yang diberikan sesuai dengan Pasal 9 PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari," jelas dia.
Kabar oknum polisi diduga memukuli saksi suatu perkara terdengar hingga telinga anggota dewan di Senayan. Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani meminta oknum yang terbukti menganiaya tak hanya disanksi internal, tetapi juga disanksi pidana.
"Saya mengikuti berita itu bahwa Kapolseknya sudah dicopot, itu nggak cukup, nggak cukup. Jadi hemat saya, Irwasum atau Divisi Propam harus memproses semua yang merupakan bagian dari pelaku penganiayaan, itu harus diproses sistem peradilan terbuka," ujar Arsul di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (10/7).
 Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani (Foto: Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom) |
