Bisa Dibubarkan, KPU Ingatkan Kampanye Terbuka Harus Patuh Protokol Kesehatan

Yulida Medistiara - detikNews
Jumat, 10 Jul 2020 20:54 WIB
Ketua KPU Arief Budiman
Foto: Ketua KPU Arief Budiman. (Lisye-detikcom)
Jakarta -

KPU mengingatkan agar kampanye dengan metode rapat umum atau kampanye terbuka di Pilkada 2020 harus sesuai dengan protokol kesehatan terkait pencegahan penularan virus Corona (COVID-19), bahkan juga harus mengantongi rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat. Jika tidak sesuai protokol COVID-19, kampanye terbuka itu bisa dibubarkan.

"Di dalam PKPU nomor 6 kami mengaturnya itu terkait zonasi ya. Kami meminta kalau ada peserta pemilu yang melakukan kampanye terbuka maka harus mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19)," kata Ketua KPU Arief Budiman, dalam diskusi virtual bertajuk Bagaimana Kesiapan Pilkada 2020, Jumat (10/7/2020).

Arief mengatakan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020, kampanye dengan metode rapat umum harus dilakukan di zona hijau dan sesuai rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat. Sebab KPU tidak memiliki kompetensi untuk menentukan apakah daerah tersebut aman atau tidak.

"Maksudnya adalah karena merah, kuning, hijau itu berubah-berubah setiap saat mereka (Gugus Tugas)-lah yang punya kompetensi untuk menentukan. 'Oh sekarang nggak bisa kampanye terbuka karena sedang merah karena sedang meningkat pesat penyebaran virus'," ujarnya.

Arief mengatakan prinsipnya KPU tidak membedakan protokol COVID-19 per zonasi, melainkan mengatur semua zona dapat menerapkan protokol COVID-19 dengan ketat. Misalnya peserta kampanye tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan dengan sabun.

"KPU pda prinsipnya semua diterapkan protokol kesehatan. Nah khusus yang kampanye terbuka itu harus ada rekomendasi, karena kita juga tidak bisa menentukan sebuah daerah itu pada masa yang akan datang di tanggal sekian, di hari ini apakah sedang berstatus merah atau tidak," ujarnya.

Bila melanggar protokol COVID-19, maka akan ditindak oleh pengawas Bawaslu dengan sanksi peringatan, dibubarkan hingga diancam pidana. "Nah di dalam regulasi kita diberlakukan bertingkat jadi pertama tentu kita beri peringatan. Kalau diberi peringatan nggak bisa akan dibubarkan. kalau memang ada unsur pidananya tentu bisa diproses pidananya," tegas Arief.

(yld/aud)