KY Memanggil! Dicari Kandidat 1 Hakim Agung dan 8 Hakim Ad Hoc

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 10 Jul 2020 16:56 WIB
gedung komisi yudisial
Gedung Komisi Yudisial (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komisi Yudisial (KY) mengumumkan membuka penerimaan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tingkat kasasi/PK. Hakim ad hoc itu bertugas khusus mengadili kasus-kasus korupsi dan kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Mahkamah Agung (MA).

"Komisi Yudisial (KY) mengundang warga negara terbaik untuk menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung," urai Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhar, saat menggelar press conference online, Jumat (10/7/2020).

"Dalam situasi pandemi ini, maka Pimpinan KY telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pimpinan MA. Akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung difokuskan untuk pengisian jabatan hakim agung kamar Tata Usaha Negara khusus pajak dan hakim ad hoc di MA. Hal itu karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk posisi-posisi tersebut," sambungnya.

Adapun kebutuhan seleksi calon hakim agung, yaitu 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Sementara kebutuhan calon hakim ad hoc di MA terdiri dari 6 orang hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di MA dan 2 orang hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA yang berasal dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Menurut Aidul, seleksi ini menjadi tantangan bagi KY karena dilaksanakan dalam situasi pandemi. Aidul memastikan bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di MA akan menerapkan protokol kesehatan.

"Karena situasi pandemi COVID-19, KY betul-betul harus memperhitungkan keselamatan calon dan panitia," tegasnya.

KY juga telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat. Gugus Tugas mengungkapkan bahwa secara prinsip pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di MA dapat dilaksanakan dengan mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat.

Para calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada MA akan menjalani serangkaian tahapan di antaranya seleksi administrasi, seleksi kualitas secara online, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka. Terakhir, KY akan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc pada MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

"Penelusuran rekam jejak diperlakukan sama baik untuk calon hakim agung atau ad hoc. Bisa langsung ke rumah/lingkungan/kantor/bantuan ke KPK/PPATK," ujar Aidul.

(asp/jbr)