MPR: Semua Harus Ambil Peran Kuatkan Pesisir dan Kepulauan Tertinggal

Sekolah Tinggi Ilmu Sains (STIS) Mambaul Falah Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur bersama Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar webinar bertema 'Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Pesisir dan Pulau Kecil di Indonesia' kemarin.

Dalam webinar tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid turut hadir menjadi pembicara bersama Rektor Unisma Malang sekaligus Ketua Forum Rektor PTNU Maskuri, Wakil Ketua I STIS Mambaul Falah Angky Soedrijanto, dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Aryo Anggono.

Jazilul Fawaid yang akrab disapa Gus Jazil mengungkapkan bahwa negeri ini sebenarnya banyak memiliki peraturan yang mengatur soal pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi Peraturan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Kelautan.

"Selain itu, Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan juga sedang dibahas DPR dan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020," ujar Gus Jazil dalam keterangannya, Jumat (10/72020).

Menurutnya, yang terpenting dari aturan tersebut adalah implementasinya. "Implementasi penting sehingga masyarakat harus dibina agar memiliki kemampuan melahirkan sumber daya yang unggul di daerah pesisir atau kepulauan," katanya.

Lebih lanjut, Gus Jazil menegaskan webinar yang digelar perlu ditindaklanjuti secara serius agar benar-benar ada pengembangan pulau-pulau kecil. Sehingga masyarakat atau komunitas yang berkembang di wilayah pesisir dan pulau kecil ikut berdaya. Sebagai putra asli Bawean, Gus Jazil sangat paham kondisi pulau Bawean.

"Tingkat ekonomi masyarakat Bawean termasuk juga nelayan belum memiliki keunggulan untuk mengelola sumber daya yang ada," ucapnya.

Dalam acara tersebut, Gus Jazil juga menyampaikan pesan kepada Aryo Anggono sebagai wakil dari pemerintah agar memasukan Bawean sebagai bagian dari pembangunan masyarakat pesisir.

"Saya punya harapan, keinginan, dan inisiatif untuk menjadikan Bawean sebagai pulau yang dikenal memiliki potensi kelautan maupun potensi wisata," ungkapnya.

Sebelumnya, Gus Jazil juga telah meminta kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) agar Bawean dimasukan dalam kegiatan pariwisata Sail Internasional. Keinginannya tercapai sebab sejak 2018, Pulau Bawean masuk dalam rute Sail Internasional sehingga Bawean dikenal banyak orang.

Meskipun Kemenparekraf telah mengangkat Pulau Bawean ke kancah dunia pariwisata hingga tingkat internasional, Gus Jazil masih kecewa dengan sikap pejabat daerah dan masyarakat yang dinilai belum memahami dampak kegiatan tersebut terhadap pariwisata maupun promosi Pulau Bawean. Oleh karena itu, ia mengatakan perlu adanya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir agar sumber daya manusia meningkat dan mampu mengelola alam dan pesisir.

Gus Jazil juga mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan badan-badan usaha untuk mengambil peran dalam rangka penguatan pembangunan di daerah pesisir atau wilayah-wilayah kepulauan. Ia menjelaskan Indonesia adalah negara maritim yang memiliki garis pantai sangat panjang hampir 81.000 km dan hal ini merupakan kekayaan yang luar biasa.

"Kekayaan itu bila mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegasnya.

Menurutnya, satu tujuan reformasi adalah menggeser pola pikir darat ke laut yakni dengan menggeser cara pandang terhadap kebijakan pembangunan yang sebelumnya lebih bertumpu pada daratan menjadi bertumpu ke laut.

"Setelah reformasi, lahirlah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," katanya.

Gus Jazil mengatakan lahirnya KKP dikatakan untuk menggeser orientasi pembangunan dari darat ke laut. Saat ini wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih banyak terdapat kemiskinan terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia yang masih terbelakang.

"Semestinya pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kekuatan dalam membangun negara ini," pungkasnya.