.webp)
Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggratiskan pemeriksaan rapid test Corona bagi warganya. Dengan memiliki KTP asal Kabupaten Gorontalo dan mengisi formulir perjalanan, warga bisa melakukan rapid test gratis.
"Semua masyarakat Kabupaten Gorontalo kita berikan rapid test gratis bagi saya orang yang kelas menengah ke atas juga membangun roda ekonomi. Roda ekonomi bukan untuk pribadinya tapi juga berdampak pada seluruh masyarakat, sehingga gairah sehat tetap ada dan gairah ekonomi berjalan itu yang disebut dengan 'new normal'," kata Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Jumat (10/7/2020).
Nelson menyatakan rapid test gratis sudah dilakukan sejak pekan lalu dan lokasi pemeriksaan ada di rumah sakit yang ditunjuk, di Wisma Atlet Limboto dan beberapa puskesmas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa rapid test kita lakukan gratis di Pemkab Gorontalo, pertama yang namanya rapid test itu mendeteksi dini terhadap orang-orang yang terkena COVID-19 ini, maka apa yang kita lakukan ini sebenarnya dalam rangka mengecek sejauh mana mereka sakit. Kedua, ini juga dalam rangka agar supaya ada gairah ekonomi kita. Dengan memberikan rapid test bisa memberikan ruang warga untuk bisa memeriksa gratis rapid test, maka mobilitas warga bergerak dan berdampak pada ekonomi," kata Nelson.
Tidak hanya itu, warga yang akan ke luar daerah diberi rapid test gratis agar bisa diketahui data keluar-masuk daerah.
"Kami juga melihat waktu yang lalu, ada pemeriksaan rapid test sampai 500 ribu atau 400 ribu. Orang yang memiliki ekonomi lemah agak sulit, seperti mahasiswa atau siswa atau para sopir yang membawa bahan makanan yang keluar masuk wilayah terganggu. Maka saya memberikan rapid test gratis, tapi di sisi lain kami punya dana rasional untuk menyiapkan soal itu dan moga bisa dilakukan sampai akhir tahun ini," ungkap Nelson.
Bila ditemukan ada RS atau puskesmas di Kabupaten Gorontalo yang memungut biaya rapid test, Bupati Nelson akan memberikan sanksi.
"Kalau di bidang pemerintah laporkan ke saya dan akan saya tindaki, kalau ada swasta itu urusan swasta. Kalau di pemerintah kita mengintervensi yang seperti itu," tegas Nelson.
(gbr/gbr)
