.webp)
Dalam beberapa hari terakhir, momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadi perhatian. Mulai dari teguran Jokowi kepada Prabowo saat rapat, hingga meninjau lumbung pangan bersama di Kalimantan Tengah karena Menhan ditunjuk menjadi leading sector.
Momen pertama yang menjadi sorotan adalah saat Jokowi memberi teguran dalam rapat dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Jokowi meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga agar menghentikan anggaran belanja untuk produk dari luar negeri.
Presiden Jokowi minta seluruh belanja diprioritaskan untuk belanja di dalam negeri. Salah satu yang mendapat teguran adalah belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Jokowi dilansir dari laman Presiden RI, Rabu (8/7/2020).
Jokowi lalu meminta kepada Kemhan untuk membeli alutsista lewat industri dalam negeri. Ia meyakini Prabowo juga memahami apa yang dimaksudnya.
"Misalnya di Kemhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang, cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," tutur Jokowi.
"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," lanjutnya.
Prabowo belum memberi komentar terkait teguran ini. Meski begitu, Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak sudah menegaskan prioritas belanja Kemhan ialah produk dalam negeri.
"Sesuai dengan perintah Presiden, Kemhan memang prioritas belanja dalam negeri, dan memang mayoritas belanja Kemhan dibelanjakan di dalam negeri," kata Dahnil saat dimintai tanggapan, Kamis (9/7/2020).
"Dari total kurang-lebih Rp 117 triliun alokasi anggaran Kemhan 2020 digunakan sekitar 55 persennya untuk belanja prajurit TNI dan ASN Kemhan-TNI, 20 persen operasional, perawatan alutsista, dan lain-lain, ditambah saat ini juga fokus back up penanganan COVID-19, kemudian belanja alutsista yang kurang dari 25 persen dari total anggaran juga alokasi belanjanya diprioritaskan belanja dari industri dalam negeri," sambungnya.
Pertimbangan untuk membeli keperluan pertahanan negara di luar negeri baru akan dilakukan bila apa yang dibutuhkan tak tersedia di dalam negeri. Itu pun bentuknya harus ada alih teknologi.
"Nah, bila tidak tersedia dari dalam negeri kita pakai skema join production supaya ada upaya alih teknologi, baru sisanya bila mendesak dan harus segera dan tidak ada substitusinya tentu kita beli dari negara produsen alutsista di luar negeri. Jadi, kalau bicara belanja Kemhan secara agregat, maka 85 persen dibelanjakan di dalam negeri," sebut Dahnil.
Tonton video 'Kebersamaan Jokowi-Prabowo Siapkan Lumbung Pangan, Antisipasi Krisis Pangan':
Momen kedua yang tengah menjadi perhatian publik adalah terkait peran Prabowo yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi leading sector proyek lumbung pangan nasional. Beberapa pihak, salah satunya PKS, mempertanyakan mengapa menteri pertahanan mengurusi urusan pangan.
"Kami juga bingung dan masih menduga-duga ada alasan apa yang mendesak sehingga Presiden menugaskan Kemhan yang menggarap lumbung pangan. Kementerian yang mempunyai tupoksi untuk penyediaan pangan dan kedaulatan pangan dan SDM Pertanian unggul ada di Kementan (Kementerian Pertanian)," ungkap anggota Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).
Pihak Istana memberi penjelasan mengapa Presiden Jokowi melibatkan kementerian selain Kementan dalam proyek di Kalimantan Tengah itu. Kantor Staf Presiden (KSP) meminta pertahanan tak diartikan secara sempit.
"Pertahanan perlu diartikan secara luas, bukan cuma pertahanan dari ancaman bersenjata tapi juga ancaman non bersenjata. Seperti misalnya penyakit, kelaparan," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Kamis (9/7/2020).
Tampak tak terpengaruh dengan berbagai kritikan itu, Jokowi dan Prabowo tetap berjalan seiringan. Pada Kamis (9/7), Prabowo ikut mendampingi Jokowi meninjau pembangunan lumbung pangan nasional di Kabupaten Kapuas, Kalteng. Lumbung pangan itu akan dibangun di atas lahan seluas 148 ribu hektare (ha) yang terletak di dua kabupaten yakni Kapuas dan Pulang Pisau.
Bahkan Prabowo mengunggah momen peninjauan tersebut di media sosial. Dalam foto yang diposting Prabowo memperlihatkan dirinya tengah duduk berdua dengan Presiden Jokowi di kursi kayu. Jokowi terlihat seperti sedang memberikan arahan dengan masker menggantung di dagunya, sedangkan Prabowo, yang juga bermasker, serius menyimak. Foto dengan angle serupa diunggah akun Setkab RI, tapi hanya beda filternya.
Pada postingannya, Prabowo memberi penjelasan dirinya siap bersinergi untuk program ketahanan pangan.
"Pada hari ini saya meninjau kawasan food estate bersama Presiden Republik Indonesia @jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Bersama dengan Kementerian lainnya Kementerian Pertahanan akan terus bersinergi dalam upaya untuk mewujudkan program cadangan ketahanan pangan," tulis Prabowo seperti dalam unggahannya.
Selain Prabowo, Jokowi juga didampingi sejumlah pejabat Kabinet Indonesia Maju, antara lain Mentan Syahrul Yasin Limpo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
Presiden Jokowi lalu mengungkap mengapa memberi mandat kepada Menhan Prabowo menjadi leading sector food estate atau lumbung pangan di Kalteng. Alasannya, ini menyangkut cadangan strategis pangan.
"Leading sector-nya ini nanti, karena menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan, yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian dan Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan juga ada dukungan penuh dari gubernur maupun para bupati," ujar Jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Kamis (9/7/2020).
Jokowi berharap cadangan strategis pangan betul-betul bisa diatur. Lumbung pangan diharapkan bisa menyuplai segala kebutuhan pangan.
"Dan kita harapkan dengan cadangan strategis pangan kita ini betul-betul bisa kita atur kalau memang dalam negeri kekurangan, akan disuplai dari sini, entah itu bisa padi, bisa singkong, jagung, atau bisa cabai. Semuanya akan di-manage dengan manajemen yang ada. Dan kalau sisa, itulah yang akan kita ekspor ke negara lain. Saya rasa itu. Nanti teknis dan pelaksanaan ditanyakan ke Pak Prabowo atau Pak Menteri Pertanian atau Pak Menteri PU," jelas Jokowi.
