Pakar Hukum Jelaskan Putusan MA Tidak Pengaruhi Hasil Pilpres

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 21:02 WIB
Caucasian woman holding gavel
Ilustrasi pengadilan (iStock/detikcom)
Jakarta -

Rachmawati Soekarnoputri menang atas KPU di Mahkamah Agung (MA) terkait Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Guru besar UI Topo Santoso menyebut putusan itu tidak mempengaruhi hasil Pilpres 2019.

"Maknanya Pasal 3 ayat 7 PKPU itu dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU 7 Tahun 2017. Tapi bagaimana implikasinya dengan penetapan pasangan calon? Ya sudah selesai penetapan pasangan calon. Dia (putusan MA) berjalannya ke depan," jelas Topo dalam paparan diskusi virtual Sarasehan Kebangsaan #25 Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bertajuk 'Putusan MA tentang Keputusan KPU Tahun 2019: Apa Implikasi Hukum & Politiknya?' Kamis (9/7/2020).

"Sementara pilpresnya, penetapan pasangan calonnya, sudah dilaksanakan. Jadi kalau ke depan ada pemilihan presiden lagi, baru itu PKPU 5 2019 tadi yang sudah dinyatakan Pasal 3 ayat 7-nya tidak sah, itu berlaku," sambungnya.

Topo menyebut putusan MA tidak salah meski ada perbedaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Topo, ada perbedaan pijakan aturan yang diuji.

"Jadi MA tidak memikirkan implikasi-implikasi politik dan sebagainya, betul-betul mengujinya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Jadi MA tidak menguji peraturan KPU itu berdasarkan putusan MK. MA juga tidak menguji berdasarkan konstitusi. MA hanya menguji berdasarkan UU 7 Tahun 2017," kata Topo.

"Jadi sekarang ini tidak bisa dikatakan bahwa kok MA misalnya tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dulu. Kenapa? Karena memang beda batu ujinya. MA batu ujinya UU 7 Tahun 2017, sedangkan MK dulu ketika menguji Undang-Undang 42 Tahun 2008 batu ujinya adalah Pasal 6a UUD 45," sambungnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2