.webp)
PKS mengaku bingung atas ditunjuknya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menggarap proyek lumbung pangan nasional. Kantor Staf Presiden (KSP) meminta pertahanan tak diartikan secara sempit.
"Pertahanan perlu diartikan secara luas, bukan cuma pertahanan dari ancaman bersenjata tapi juga ancaman non bersenjata. Seperti misalnya penyakit, kelaparan," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Kamis (9/7/2020).
Donny mengatakan, ketika pertahanan diartikan secara lebih luas. Maka, kata dia, wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menhan Prabowo untuk ikut mengelola lumbung pangan nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi saya kira ketika pertahanan diartikan secara lebih luas maka tidak ada salahnya Presiden menunjuk Kementerian Pertahanan untuk menangani ketahanan pangan. Toh ini juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian," tuturnya.
"Tapi sekali lagi, ini bukan mengambil tupoksinya Kementan. Apalagi ini cadangan strategis, artinya sesuatu yang strategis bagi ketahanan pangan kita, dan juga dimobilisasi oleh TNI untuk turut menggarap itu sebagai operasi militer selain perang," sambung Donny.
Tonton juga 'Prabowo Ditugaskan Garap Lumbung Pangan, Gerindra: Ini Terkait Pertahanan':
Donny pun menegaskan, penunjukan itu juga bukan berarti Kemenhan mengambil tupoksi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Mengingat proyek ini tetap di bawah koordinasi Kementan.
"Jadi sejauh ini bermanfaat bagi bangsa dan negara, mampu menguatkan ketahanan pangan kita. Supaya kita tidak tergantung dari impor dari negara-negara lain, apa salahnya begitu. Toh ini pun sebenarnya dalam koordinasi tingkat kementerian dengan Kementan," katanya.
Sebelumnya, dilansir dari CNBC Indonesia, Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Kemenhan yang dipimpin Prabowo akan menjadi leading sector dari proyek lumbung pangan. Dahnil mengatakan penunjukan itu datang langsung dari Presiden Jokowi.
"Hari ini Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector untuk memperkuat food estate. Insyaallah hari Kamis Pak Menhan dan Pak Presiden akan meninjau lokasi di Kalimantan Tengah terkait rencana dengan food estate. Food estate ini akan menjadi logistik cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti ditangani oleh prajurit TNI," ujar Dahnil dalam acara peluncuran buku 'Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam Karya Laksdya TNI Agus Setiadji' yang berlangsung secara virtual.
Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan leading sector dalam proyek lumbung pangan nasional (food estate) tetaplah dipegang oleh dirinya. Keterlibatan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir tidak akan mengubah posisinya sebagai pemimpin dari proyek ini.
Menurut Syahrul, dirinyalah yang pertama kali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengerjakan proyek tersebut.
"Kenapa di 700 ribu hektare lahan rawa gambut, Mentan tidak disebut, beliau (Menteri PUPR) menjelaskan. Jadi sebenarnya dalam momen itu, bahwa kehadiran Menteri PUPR, kehadiran Menhan, kehadiran Menteri BUMN dalam proses 700 ribu ha di situ, Mentan memang tidak langsung masuk, tetapi leading sector-nya tetap Menteri Pertanian," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7).
