Ahli Beberkan 5 Alasan Putusan MA Tidak Berpengaruh Pada Hasil Pilpres 2019

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 12:14 WIB
Jimmy Usfunan
Foto: Jimmy Usfunan (ist.)
Jakarta -

Ahli Hukum Tata Negara FH Universitas Udayana Bali, Jimmy Z Usfunan membeberkan 5 alasan mengapa putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara judicial review yang diajukan Rachmawati Soekarnoputri tidak mempengaruhi hasil Pilpres 2019. Apa saja alasannya?

Polemik mengenai legitimasi hasil Pemilihan Presiden 2019 mulai muncul di permukaan pasca dipublikasikannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019. MA dalam putusan itu membatalkan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

"Pertama, dimulai dari Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 yang memberikan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, karena ketentuan Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres merupakan penjabaran ulang norma yang terkandung dari ketentuan UUD 1945," kata Jimmy kepada wartawan, Kamis (9/7/2020).

Kedua, Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu memiliki rumusan yang sama dengan Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008. Sehingga tetap dipahami apabila hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak.

"Hal itu sesuai dengan Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014," ucap Jimmy.

Ketiga, Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019, menekankan pada tertibnya kesesuaian aturan secara hirarki. Sebab karakter Peraturan KPU sebagai peraturan teknis maka pengaturannya harus sesuai dengan ketentuan UU 7/2017.

"Keempat, Putusan MA, lebih pada kritik kepada KPU untuk tidak membuat peraturan yang mengubah substansi ketentuan yang sudah jelas-jelas diatur dalam undang-undang," beber Jimmy.

Terakhir, Putusan MA hanya mengabulkan uji materi Pasal 3 ayat (7) PKPU 5/2019. Putusan MA tidak mengabulkan permohonan lainnya, apalagi menyatakan proses pemilihan Presiden 2019 itu tidak sah.

Sebelumnya, Anggota KPU Hasyim Asy'ari menyatakan pasangan Jokowi-Amin menang sesuai UUD 1945. Sehingga, putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Rachmawati Soekarnoputri tidak berpengaruh sama sekali.

"Hasil Pilpres 2019 dengan pemenang Paslon 01 Jokowi-Amin sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan (electoral formula) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945 (konstitusional)," kata Anggota KPU, Hasyim Asy'ari.

Tonton juga 'Rachmawati Menang Gugatan Lawan KPU, Gerindra: Putusan MA Harus Dikaji':

[Gambas:Video 20detik]

Perolehan suara paslon 01 Jokowi-Amin:

1. Mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum (paslon memperoleh lebih dari 50% suara sah nasional), yaitu 85.607.362 suara (55,50%).

2. Mendapatkan suara sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, yaitu menang di 21 Provinsi (dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi).

"Perolehan di atas telah memenuhi syarat yang diwajibkan UUD 1945," kata Hasyim.

(asp/fjp)