Mantan anggota tim gabungan pencari fakta (TGPF) Indriyanto Seno Adji angkat bicara soal laporan tim advokasi Novel Baswedan ke Propam Polri soal dugaan pelanggaran kode etik profesi Irjen Rudy Heriyanto. Indriyanto mengingatkan tim advokasi tidak asal menuduh yang berpotensi menimbulkan pencemaran nama baik.
"Penyebutan dan tuduhan secara tegas jelas terhadap nama dan perbuatan dari Irjen Rudy Heriyanto bahkan terviral melalui sarana online secara luas justru bersifat actual malice dan menimbulkan dugaan pencemaran nama baik yang dapat dituntut pidana berdasarkan UU ITE," ujar Indriyanto dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (21/7/2020).
Sementara itu, Indriyanto meragukan laporan tim advokasi dan menurutnya terkesan subjektif.
"Saya meragukan obyektifitas laporan tim advokasi ke Propam tersebut yang bahkan terkesan subjektif, karena proses perkara ini masih berlangsung di pengadilan, sehingga justru tidak wajar laporan ini yang di sisi lain mengenai objek yang sama masih dalam proses pemeriksaan di otoritas judicial," jelas Indriyanto.
Indriyanto juga menanggapi beberapa hal yang dilaporkan tim advokasi ke Propam Polri yang, menurutnya, secara substansial tidaklah benar. Seperti salah satunya tentang sidik jari pada mug yang diduga hilang.
"Tentang sidik jari, TGPF melakukan penelitian secara detail dan memang tidak ada sidik jari di mug, karena dipastikan pelaku menggunakan sarung tangan, dan lagi pula adalah sangat ceroboh sekali apabila pelaku bawa air asam sulfat namun tidak menggunakan sarung tangan," ungkapnya.
Indriyanto juga menanggapi soal botol air mineral yang kosong. Menurutnya, botol air mineral tersebut bukan bagian dari barang bukti perkara, melainkan digunakan untuk menampung air yang ditemukan di lantai.
"Ada BAP tentang penjelasan pengambilan barang bukti oleh anggota Polres Jakut bahwa botol air mineral itu dipakai untuk menampung sisa cairan air yang ditemukan di lokasi TKP yang diduga berkaitan dengan peristiwa penyiraman. Jadi tidak benar adanya asumsi bahwa botol air mineral tersebut sengaja dibawa pelaku ke TKP dengan isinya," paparnya.
"Sedangkan mengenai CCTV, CTD ataupun sobekan baju gamis itu tidaklah benar berdasarkan penelitian cermat TGPF dan sebaiknya menjadi otoritas judicial yang masih berlangsung di pengadilan," sambungnya.
