.webp)
"Sebagaimana diketahui, kebiasaan kita tanggal 16 Agustus, namun karena tanggal 16 jatuh pada hari Minggu, maka majukan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus. Dan Alhamdulillah Pak Presiden menyatakan akan hadir secara fisik dalam sidang tahunan yang kami selenggarakan," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo seusai pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020).
Untuk RUU HIP, Bamsoet mengatakan pemerintahan Jokowi masih melakukan kajian. Salah satunya dengan menugaskan Menko Polhukam Mahfud Md ditugaskan menjaring aspirasi masyarakat.
"Tadi kita sempat menyinggung soal RUU HIP. Kami menanyakan posisi pemerintah dan secara tegas presiden menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah masih melakukan kajian berdasarkan masukan-masukan masyarakat dan meminta Pak Menko Polhukam untuk melaksanakan hal itu," kata Bamsoet.
Dalam pembahasan lebih lanjut terkait Pancasila, Bamsoet menyebut Jokowi ingin adanya UU yang mengatur mengenai pembinaan ideologi Pancasila. Mengenai itu, Bamsoet menegaskan itu merupakan wewenang pemerintah dan DPR.
"Tadi beliau menyampaikan langsung seperti itu. Beliau bahkan menyampaikan sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung Perpres. Maka beliau ingin ini diberi payung UU. Dan saya kira sejalan yang disampaikan oleh PBNU pada kami, tapi karena ini adalah sepenuhnya domain pemerintah dan DPR, maka MPR tidak masuk ke wilayah itu," kata Bamsoet.
Isu lain yang dibahas adalah persoalan ekonomi. Pemerintah berupaya memberikan stimulus ekonomi terhadap situasi ekonomi yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19).
(dkp/van)
