Mendagri Minta 12 Daerah di Sulsel Tambah Anggaran untuk Pilkada Serentak

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Rabu, 08 Jul 2020 13:10 WIB
Mendagri Tito Karnavian angkat bicara soal lockdown yang akhir-akhir ramai dibicarakan. Apalagi setelah beberapa daerah menerapkan local lockdown. Menurut Tito, bagaimana seharusnya kepala daerah bersikap dan mengambil kebijakan?
Foto: Mendagri Tito Karnavian (dok. detikcom).
Makassar -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta 12 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti menambah anggaran untuk Pilkada. Anggaran itu salah satunya untuk pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).

Tito menyampaikan itu dalam arahannya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (8/7/2020). Tito mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang memutuskan pemungutan suara Pilkada 2020 digeser ke Desember 2020.

"(Pilkada serentak 2020) 9 Desember dengan opsi bila terjadi peningkatan yang sangat luar biasa, tidak terkendali maka bisa ditunda ke tahun 2021," kata Tito.

Tito menyebut sebagian daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 sudah mencairkan anggraannya untuk Pilkada, dan ada juga yang belum mencairkan. Namun dia mengingatkan, selain anggaran yang telah dicairkan atau disiapkan untuk KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), daerah juga harus menyiapkan anggaran untuk tambahan TPS hingga alat pelindung diri (APD) bagi petugas dan pemilih. Sebab, Pilkada Desember nanti digelar di tengah pandemi Corona.

"TPS yang semula 800 orang pemilih per TPS, saran dari Gugus Tugas dan Kemenkes untuk dikurangi (jumlah orangnya). Supaya tidak terjadi penumpukan massa maka TPSnya dikembalikan seperti tahun 2019 pada Pilpres, itu 500 per TPS," kata Tito.

Berkurangnya jumlah maksimal orang tiap TPS itu otomatis menambah jumlah TPS di setiap daerah.

"Nambah TPS berarti nambah petugas penyelenggara, nambah petugas pengawas Bawaslu, nambah petugas pengamanan, nambah alat-alat untuk Pilkada, nambah alat-alat untuk perlindungan dari COVID-19, baik penyelenggara maupun untuk para pemilih," tuturnya.

Dengan demikian, anggaran Pilkada dalam NPHD yang telah disiapkan atau dicairkan daerah tidak cukup untuk Pilkada 2020 mendatang. Ada daerah yang menyanggupi tambahan anggaran dan ada juga daerah yang tidak menyanggupi.

"Yang nyerah ngasih bendera putih. Ya kita juga cek, daerah ini uangnya berapa sih, kasnya berapa di dalam, saldo dia berapa, APBD dia berapa, kemampuan fiskalnya gimana, diminta tambah Rp 3 miliar kok nyerah," imbunya.

"Sehingga daerah yang mampu untuk menambah permintaan dari KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan, ya silakan kalau mau ditambah, terimakasih sekali. Berarti mensukseskan Pilkada dan juga mendapatkan pahala yang banyak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi yang menyerah kasih lah bendera putih,"lanjutnya.

Tito memaklumi jika ada dareah yang kemampuan fiskalnya lemah dan tidak mampu menambah anggaran untuk Pilkada. Dia juga akan membantu menyampaikan ke Menteri Keuangan agar daerah tersebut mendapat dana transfer dari Pusat.

"Tapi tolong daerah-daerah ini tolong data pendukungnya kuat, karena itu bukan uang pribadinya Ibu Menteri Keuangan, tapi uang negara," paparnya.

(nvl/idh)