Ekonomi Warga Zona Merah Memburuk, Pemko Medan Cari Cara Tingkatkan Daya Beli

Datuk Haris Molana - detikNews
Rabu, 08 Jul 2020 13:04 WIB
Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution (Datuk Haris Molana-detikcom)
Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution (Datuk Haris Molana/detikcom)
Medan -

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei tentang kecemasan publik di lingkaran zona merah Corona (COVID-19) yang hasilnya menunjukkan 84,2 persen masyarakat khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Pemko Medan pun mencari cara mengatasi masalah ekonomi warga ini.

Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, awalnya menjelaskan soal upaya Pemko Medan membuat peraturan agar warga bisa kembali beraktivitas di tengah pandemi Corona. Aturan itu, kata Akhyar, dibuat untuk melindungi warga dari penyebaran Corona.

"Pemko Medan memberikan pedoman tatanan kehidupan, apa pun halnya kehidupan ini juga tetap harus berjalan dan berlangsung. Sudah 4 bulan wabah ini melanda kota kita. Pemko Medan memberi pedoman kepada rakyatnya agar selamat dalam hal ini. Saya kira itu dia," kata Akhyar di Medan, Rabu (8/7/2020).

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Medan. Akhyar mengatakan Perwal tersebut mengatur pelaksanaan berbagai kegiatan, mulai dari ekonomi, transportasi, hingga kegiatan budaya di tengah pandemi Corona.

"Namun sampai saat ini di sektor pendidikan yang kita belum menemukan formulanya bagaimana metode pembelajaran secara tatap muka. Jadi sampai sekarang Perwal tersebut belum mengatur pembelajaran secara tatap muka dan pelaksanaan pesta-pesta adat itu yang belum kita atur karena kita memang belum menemukan formulanya," ujar Akhyar.

Dia meminta masukan dari berbagai pihak agar bisa membuat pedoman di sektor pendidikan hingga kegiatan, seperti konser dan pesta adat. Akhyar menyebut pihaknya bakal merevisi Perwal jika sudah ada formula yang tepat untuk mengatur kegiatan pendidikan dan hal lain yang belum masuk di Perwal itu.

"Perwal tersebut mengatur sanksi administratif karena memang kewenangan pemerintah Kota Medan administratif, Perwal ya maksimal sanksi administratif. Namun Perwal tersebut jika memang membahayakan kehidupan orang lain, maka itu menjadi tindakan kepolisian," ucapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2