Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK. Namun rapat berlangsung tertutup.
RDP Komisi III dengan KPK berlangsung di gedung penunjang KPK lantai 3, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020). Para anggota Komisi III DPR RI tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.00 WIB dengan menaiki bus.
Ketua Komisi III DPR Herman Hery membuka sidang. Ia mengatakan RDP dilakukan secara tertutup. Ia beralasan kemungkinan ada hal sensitif yang bakal ditanyakan anggota Komisi III ke pimpinan KPK sehingga RDP disepakati dilakukan secara tertutup.
"Ada hal-hal yang mungkin sensitif dipertanyakan oleh anggota sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang disalahartikan ke luar," kata Herman.
Ia mengatakan keputusan RDP dengan KPK dilakukan dengan tertutup merupakan keputusan dua belah pihak. Ia juga mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar jika RDP dilakukan secara tertutup.
"Soal tertutup dan terbuka tidak ada aturan yang melarang, tergantung kesepakatan. Jadi, tidak ada aturan yang diperdebatkan kenapa terbuka, kenapa tertutup. Semua tergantung urgensi menurut pendapat kedua belah pihak," ujarnya.
Selain itu, ia menampik jika dikatakan memberi perlakuan spesial kepada KPK karena RDP tersebut tidak dilakukan di gedung DPR seperti biasa. Sebab, menurutnya, tidak ada aturan yang melarang DPR mengadakan rapat di dalam maupun di luar gedung DPR.
"Sesuai dengan UU MD3 bahwa DPR boleh mengadakan rapat di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR. Tak ada aturan yang dilarang," tuturnya.
Herman menyebut RDP dilakukan di KPK karena ingin sekaligus melihat fasilitas yang berada di KPK.
"Kok datang ke KPK, kenapa tidak di gedung DPR saja, tadi saya clear-kan soal aturan. Kan KPK kami juga ingin melihat sejak gedung KPK yang baru ini jadi, sebagian besar anggota Komisi III juga baru periode sekarang yang baru masuk ingin tahu seperti apa KPK itu, hanya lewat-lewat di depan saja, bentuk selnya seperti apa, sehingga kami merasa perlu untuk dalam konteks pengawasan, mengajak anggota Komisi III melihat fasilitas yang ada di KPK," kata Herman.
Herman mengatakan Komisi III menanyakan perkembangan penanganan kasus-kasus yang jadi perhatian publik, namun belum tuntas.
"Terkait kasus-kasus yang menjadi hambatan, kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Saya tidak perlu sebutkan dulu kasusnya, secara umum kasus-kasus yang mendapat perhatian publik itu kenapa sih sampai hari ini masih terkatung-katung," kata Herman usai rapat.
Herman mengatakan, berdasarkan penjelasan pimpinan KPK, ada sejumlah hambatan yang membuat kasus-kasus itu belum tuntas. Salah satunya KPK masih menunggu audit kerugian negara.
"Ada banyak kendala yg dijelaskan pimpinan KPK tadi antara lain untuk penghitungan kerugian negara dan lain-lain. Hal itu hal teknis penyidikan tidak bisa saya buka di sini karena itu ada kode etik penyidikan itu sendiri. Itulah sebabnya, rapat kali ini, kita buat rapat tertutup karena kami juga ingin menanyakan banyak kasus yg menjadi perhatian publik saat ini," ungkapnya.
Tonton video 'Komisi III DPR Gelar RDP di KPK, Sekaligus Tinjau Rutan':
