KPU Kirim Draf PKPU Pelaksanaan Pilkada di Tengah Corona ke Kemenkum HAM

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 07 Jul 2020 18:47 WIB
Ketua KPU Arief Budiman menjadi saksi dalam kasus korupsi PAW anggota DPR. Ia bersaksi untuk terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio.
Arief Budiman (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPU telah selesai menyusun draf Peraturan KPU yang mengatur pelaksanaan Pilkada 2020 dalam situasi pandemi COVID-19. KPU mengatakan saat ini draf PKPU telah dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Udah, udah, kemarin, PKPU yang untuk COVID itu kan, kemarin udah, udah kita kirim ke Kumham," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (7/7/2020).

Arief mengaku, belum diundangkannya PKPU ini tidak mengganggu jalannya tahapan Pilkada 2020. Menurutnya, hal ini terjadi karena PKPU yang mengatur berbagai tahapan tetap berlaku.

"Nggak, semua PKPU yang masih ada itu berlaku, mau pencalonan, mau kampanye, mau verifikasi faktual itu semua berlaku, nah PKPU yang baru itu hanya ngatur protokol COVID-nya," kata Arief.

Arief menjelaskan, PKPU Pilkada di tengah bencana non-alam tersebut nantinya mengatur penerapan protokol kesehatan di lapangan. Salah satunya jaga jarak saat verifikasi faktual hingga pemakaian masker.

"Jadi misalnya gini... verifikasi faktual kita atur kalau misalnya verifikasi faktual jaga jarak, kemudian pakai masker, nah gitu," kata Arief.

"Terus nanti pemutakhiran data pemilih, dalam pemutakhiran data pemilih harus begini, begini, begini, begitu. Jadi nggak ada pengaruhnya dengan teknis penyelenggaraan," sambungnya.

(dwia/gbr)