.webp)
Isu yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo soal reshuffle kabinet direm mendadak oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Apa maksud Jokowi mengeluarkan wacana reshuffle di tengah pandemi tapi langsung direm sebelum perombakan kabinet terjadi?
Wacana soal reshuffle sebenarnya muncul dari pernyataan Jokowi sendiri. Dalam sidang dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, Jokowi tampak marah karena penanganan pandemi virus Corona (COVID-19) yang masih jauh dari harapannya.
Saat itu, Jokowi mengeluarkan ancaman akan melakukan reshuffle kepada menteri yang dianggap kurang mumpuni. Hanya, video 'kemarahan' Jokowi itu baru dibuka ke publik pada 28 Juni lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan, akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara," kata Jokowi seperti arahannya kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas pada 18 Juni 2020, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres, Minggu (28/6/2020).
"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak..., Bapak-Ibu tidak merasakan itu sudah," sambungnya.
Usai pernyataan Jokowi itu, isu reshuffle kemudian menjadi liar. Bahkan muncul berbagai prediksi menteri-menteri mana saja yang bakal dirombak Jokowi.
Setelah wacana perombakan kabinet memanas, mendadak pihak Istana seperti 'mengerem' isu tersebut. Mensesneg Pratikno mengeluarkan pernyataan isu reshuffle tidak lagi relevan karena teguran Jokowi, menurutnya, direspons positif jajaran kabinet.
Pratikno mencontohkan serapan anggaran kementerian/lembaga saat ini sudah meningkat. Begitu juga soal eksekusi program-program dari kementerian/lembaga.
"Dalam waktu yang relatif singkat, kita melihat progres yang luar biasa di kementerian/lembaga, antara lain bisa dilihat dari serapan anggaran yang meningkat, program-program yang sudah mulai berjalan. Artinya, teguran keras tersebut punya arti yang signifikan," kata Pratikno saat menjawab pertanyaan soal reshuffle, yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (6/7).
 Pratikno (Andhika/detikcom) |
"Jadi kalau progresnya bagus, ngapain di-reshuffle? Intinya begitu. Tentunya dengan progres yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus. Sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus. Tentu saja kalau bagus terus ya nggak ada isu, nggak relevan lagi reshuffle. Artinya, teguran keras tersebut punya arti yang signifikan. Teguran keras tersebut dilaksanakan secara cepat oleh kabinet," sambungnya.
Lantas apakah maksud tiba-tiba pihak Istana ingin menghentikan isu reshuffle?
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memperkirakan Istana mengerem isu reshuffle lantaran tak ingin Kabinet Indonesia Maju menjadi berkurang kinerjanya. Jokowi dinilai hanya ingin memotivasi jajaran para menterinya dengan ancaman reshuffle.
"Karena dia pasti mengharapkan menteri-menterinya nggak gelisah mikirin reshuffle. Menteri-menterinya fokus pada kerjaannya. Hanya, pertanyaannya kenapa kemudian isu reshuffle ini dilemparkan ke publik. Tampaknya Jokowi mau melecut kan supaya menteri-menterinya bekerja lebih keras," ujar Hendri dalam perbincangan, Selasa (7/7/2020).
Menurut Hendri, wacana reshuffle dimunculkan ke publik karena Jokowi ingin 'mengajak serta' rakyatnya dalam memimpin pemerintahan. Dengan demikian, para menterinya juga akan merasa diawasi oleh rakyat.
"Mau melecut menteri melibatkan publik juga. Jadi ada tekanan dan dukungan dari masyarakat untuk sama-sama nge-push menterinya Jokowi untuk sama-sama kerja lebih keras lagi. Ya gayanya Jokowi memang. Jokowi kan presiden rakyat ya, Jokowi adalah kita, mau melecut menteri ngajak-ngajak rakyatnya, biar dapat dukungan," kata dia.
Isu reshuffle memang menuai pro dan kontra, termasuk dari parpol-parpol. Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Saan Mustopa menyambut baik langkah pemerintah yang mengerem isu reshuffle itu. Ia menilai langkah tersebut harus dilakukan mengingat pandemi Corona masih belum berakhir sehingga diperlukan segala daya upaya dari semua pihak.
"Menjaga kondusivitas pemerintahan, dalam keadaan bangsa yang sedang menghadapi masalah seperti COVID-19 yang dampaknya sangat luar biasa memang dibutuhkan pemerintahan yang solid, supaya semua kekuatan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan tersebut," terang Saan kepada detikcom.
Meski begitu, Saan menilai wacana soal reshuffle mungkin saja masih bisa dilakukan di kemudian hari. "Reshuffle bisa saja dilakukan ketika persoalan COVID-19 sudah mulai mereda," tambah Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Hanya, pernyataan Mensesneg Pratikno dianggap anggota Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira justru menimbulkan berbagai interpretasi. Dihubungi terpisah, ia mempersoalkan soal ada jarak waktu sejak Jokowi memberi ancaman reshuffle dengan videonya ketika disebar ke publik.
"Pernyataan Mensesneg ini malah menimbulkan berbagai interpretasi. Apakah Mensesneg membantah pernyataan Presiden yang kala itu sangat serius. Kalau memang sudah ada perubahan, kenapa baru akhir Juni atau lebih dari seminggu baru video itu dipublikasikan," ucap Andreas.
"Kalau untuk memacu para pembantunya agar lebih serius bekerja, mengapa harus dipublikasikan. Banyak pertanyaan muncul di publik justru dengan pernyataan ini," imbuh elite senior PDIP itu.
Baca juga: Istana Redam Reshuffle, Gaya Khas Jokowi |
Kemudian menurut anggota Fraksi PKB Abdul Kadir Karding, langkah Jokowi soal ancaman reshuffle dianggap sebagai bentuk kegelisahan terhadap kinerja para menterinya menangani dampak pandemi Corona. Ia menilai Jokowi hanya ingin mengingatkan jajaran pembantunya.
"Di samping itu memang apa yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah agar para menteri, pembantu-pembantu beliau yang bekerja secara normal ini segera tancap gas dan pasang gigi 4 untuk berpacu. Setelah kejadian itu kan ada evaluasi dan monitoring oleh Setneg maupun Seskab apa yang sudah terjadi. Rupanya berjalan cepat," ucap Karding, lewat pesan singkat.
Wakil Ketua Tim Sukses Jokowi pada Pilpres 2019 ini melihat Jokowi ingin menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju memiliki kinerja kerja yang tinggi. Karding menyebut Jokowi ingin para menteri bisa mengeksekusi cepat program-program penanganan Corona.
"Agar mengeksekusi cepat, agar tepat sasaran, agar semua program-program berjalan baik. Itu saya kira target Presiden. Kalau itu sudah berjalan baik, tentu isu reshuffle jangan sampai mengganggu kinerja menteri juga," tutupnya.
