Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan Komisi III DPR banyak menanyakan soal penanganan perkara yang ditangani KPK saat rapat dengar pendapat (RDP). Nawawi menjelaskan hingga 30 Juni 2020, KPK sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) sebanyak 43.
"Mereka menanyakan perkara dan kasus dan kami bicara dalam terminologi perkara. Bicara perkara tidak bisa lagi ada yang ditutupin perkara apa aja yang ada di proses penyidikan, kita sebutkan kita telah mengeluarkan 43 sprindik sampai dengan tanggal 30 Juni," kata Nawawi di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).
Namun, Nawawi tidak menjelaskan lebih detail mengenai 43 sprindik yang telah dikeluarkan KPK itu. Menurutnya, semua sprindik itu sudah disampaikan ke publik.
"Hampir semua sudah diumumkan sprindik yang kita keluarkan. Ada satu perkara barangkali ada sekitar bisa jadi satu perkara ada 7 sampai 8 sprindik," ungkapnya.
Selain itu, Nawawi menyebut Komisi III DPRD juga menanyakan soal instrumen terkait aturan kode etik ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Menurutnya, pertanyaan Komisi III ke Dewas KPK tidak sampai menyentuh soal penanganan pengaduan.
"Kalau soal etik itu mereka sudah melaporkan ke Dewas soal ini lebih pas ditanya ke Dewas. Yang sempat kami tahu mereka menanyakan instrumen yang dikeluarkan dewas berkenaan dengan kode etik tapi tidak sampai pada pemeriksaan-pemeriksaan terhadap pengaduan," tuturnya.
